nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Idrus Marham Mengaku Siap Diborgol KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 02 Januari 2019 16:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 02 337 1999054 idrus-marham-mengaku-siap-diborgol-kpk-qSw9ZtSxED.jpg Idrus Marham (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1, Idrus Marham siap mengikuti aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pemborgolan para tahanan jika keluar dari Rutan.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar tersebut mengungkapkan akan menghormati aturan hukum yang baru diterapkan oleh lembaga antirasuah terkait pemborgolan tersebut.

"Jadi saya ingin sampaikan segala yang dilakukan KPK itu sebagai format penegakan hukum keadilan‎ patut kita dukung, patut kita hormati, jadi kalau niatnya seperti itu ya kita ikuti," kata Idrus usai bersaksi untuk terdakwa Eni Maulani Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).

Saat dikonfirmasi kesiapan untuk diborgol ketika menjalani pemeriksaan KPK dan bersaksi di persidangan, Idrus Marham mengaku akan menghormati aturan KPK itu. Menurut Idrus, itu bagian penegakan hukum yang sedang dijalan KPK.

"Saya katakan kalau itu merupakan format pengelolaan penegakan hukum dalam rangka keadilan, ya tetapi tentu harus terintegrasi semuanya," terangnya.

Baca Juga: Idrus Marham Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Pembangunan PLTU Riau-1

Idrus Marham

‎Diketahui sebelumnya, KPK mulai menerapkan pemberlakuan aturan pemborgolan untuk para tahanannya, pada hari ini. Para tahanan diborgol baik saat akan melakukan proses pemeriksaan di KPK atau saat akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor.

‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membeberkan dasar aturan hukum yang diterapkan dalam melakukan pemborgolan para tahanan kasus korupsi. Pemborgolan para tahanan, sambung Febri, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012.

"KPK mulai menerapkan ketentuan pada Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, khususnya Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa 'dalam hal tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan'," terang Febri melalui pesan singkatnya.

Menurut Febri, pemborgolan para tahanan masuk dalam pengatiran tentang pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan. Disamping itu, aturan pemborgolan tahanan kasus korupsi juga telah didukung oleh masyarakat.

"KPK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap para tahanan KPK, baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan di kantor KPK, ataupun dari rumah tahanan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya. Salah satu hal yang mengemuka adalah aspek edukasi publik dan keamanan," paparnya.

Dijelaskan Febri, KPK telah menerima masukan tersebut dan sudah mempelajari kembali aspek hukum terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK. Kemudian, tekan Febri, KPK juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain.

"Dimana, pada hari pertama di tahun 2019 ini, penerapan aturan tersebut dilakukan di sejumlah Rutan dan kebutuhan, yaitu, p‎emeriksaan untuk penyidikan di kantor KPK dan ‎kebutuhan persiapan persidangan," pungkasnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini