nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Kamis 03 Januari 2019 07:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 03 18 1999252 indonesia-resmi-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb-S90fhSRtpB.jpg Bendera Indonesia (BBC)

NEW YORK - Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terpilihnya Indonesia disebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia.

Peresmian keanggotaan Indonesia diselenggarakan dengan memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York, Rabu (02/01).

Selain Indonesia, ada empat negara anggota PBB lainnya yang juga memulai keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman.

Baca juga:  AS dan Israel Resmi Keluar dari UNESCO

Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

 https://gdb.voanews.com/C76B17DC-1412-48B3-9D6C-FB90D52708EE_w1597_n_r1_s.jpg

Apa yang ingin diraih Indonesia?

Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari “proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB”.

 Baca juga: PBB: Jika Kekejaman atas Etnis Rohingya Tak Dihukum, Akan Terulang di Negara Lain

Menlu RI Retno Marsudi pada Juni 2018 mengungkapkan terdapat empat fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan," ungkapnya.

Indonesia disebut Retno juga akan meningkatkan kekompakan antara organisasi-organisasi di kawasan dengan PBB, mendorong pendekatan global-komprehensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme, serta menggiatkan pembangunan berkelanjutan.

Kala itu Menlu Retno juga menegaskan bahwa isu Palestina, akan tetap menjadi perhatian Indonesia, selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

 Baca juga: 145 Negara Mendukung Perbaikan Pasukan Perdamaian PBB

Indonesia Presiden DK PBB

Untuk melaksanakan berbagai perannya, sejak 1 Januari 2019, Duta Besar Dian Triansyah Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massa dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.

Di samping itu Indonesia juga akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Berdasarkan situs PBB, www.un.org, Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.

 Baca juga: Sekjen PBB Tunjuk Mantan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana Jadi Pejabat ESCAP

“Jabatan presiden DK dipegang oleh masing-masing anggota secara bergantian, selama satu bulan, dengan urutan berdasarkan alfabet nama negara,” tulis keterangan di situs tersebut.

DK PBB memiliki lima anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Russia) dan 10 anggota yang dipilih majelis untuk masa jabatan dua tahun.

Lima negara dipilih sebagai anggota tidak tetap setiap tahun.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini