TKN Buktikan Komitmen Jokowi Serius Berantas Korupsi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 08 Januari 2019 19:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 08 605 2001641 tkn-buktikan-komitmen-jokowi-serius-berantas-korupsi-dHXWi9HKPE.jpg Presiden Jokowi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin menyebut diera pemerintahan Jokowi pemberantasan korupsi menjadi salah satu komitmen yang paling diutamakan.

Juru Bicara TKN Inas N Zubir menyebut, penanganan korupsi di era Jokowi justru semakin membaik akibat sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan pencegahan korupsi.

Inas memaparkan, pertama, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengimplementasikan Inpres tersebut.

"Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi untuk diimplementasikan dalam tujuh sektor, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa," kata Inas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (8/1/2019).

Baca Juga: JK: Capres Belum Efektif Sampaikan Visi Misi, Akhirnya Perilaku yang Dikritik

Presiden Jokowi

Kedua, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat merencanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam draf revisi PP No 99/2012, ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika dihilangkan.

"Karena revisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor dengan hilangnya syarat menjadi JC, maka Jokowi menolak untuk menanda tangani revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM apabila sampai di mejanya," tutur Inas.

Selanjutnya, yang ketiga, Inas menuturkan pada tanggal Juli 2018, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada presiden.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini