Serangan Hoaks Dinilai Tak Goyang Elektabilitas Jokowi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 10 Januari 2019 22:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 10 605 2002831 serangan-hoaks-dinilai-tak-goyang-elektabilitas-jokowi-96AVCH0Gm6.jpg Diskusi Indonesia Darurat Hoaks: Siapa Untung? (Foto: Ist)

JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap diserang hoaks. Namun, serangan tersebut dinilai tak berpengaruh terhadap elektabilitas calon nomor urut 01 itu.

Popularitas dan elektabilitas Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 terbukti masih melambung di angka 54,9 persen seperti dirilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya 34,8 persen.

"Kalau (fitnah) itu berpengaruh tidak mungkin elektabilitas Jokowi melenggang naik di atas 50 persen," ujar pengamat politik Adi Prayitno pada diskusi publik bertajuk "Indonesia Darurat Hoaks: Siapa Untung" di kantor Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta, Kamis (10/1/2019).

(Baca Juga: Survei Jokowi-Ma'ruf Positif, TKN Minta Jangan Cepat Puas)

Adi menuturkan, persoalan hoaks memang tak bisa terelakan di era sekarang. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saja merilis 62 konten berita hoaks dan 99 persen menyerang Jokowi.

Jokowi-Maruf Amin

Tuduhan Jokowi komunis, anti Islam, mengkriminalisasi ulama, dan antek Cina merupakan sederet hoaksnya. Sebab, kalau itu bukan hoaks tak mungkin ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya berdiam diri.

"Itu hoaks semua. Hoaks itu muaranya politik identitas. Hoaks itu by design dan hoaks itu racun demokrasi. Setop hoaks dan jangan pernah diulangi lagi," katanya.

Ketua DPP PGK Bidang Riset dan Kajian Stategis, Karyono Wibowo menambahkan, hoaks sudah menjadi industri. Contohnya sindikat Saracen, yang strukturnya berjalan profesional dalam menyebarkan hoaks. Belum lagi hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos, hoaks tenaga kerja asing Cina, hoaks Ratna Sarumpaet, dan sederat hoaks lainnya.

(Baca Juga: Survei IPI Jokowi-Prabowo Selisih 20% , BPN: Hitungan Kami Cuma 11%)

Menurutnya, hoaks sudah menjadi industri karena tidak lagi digunakan untuk kepentingan politik, tapi di bidang ekonomi dan bisnis.

"Saya mendorong hoaks itu harus dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, extra ordinary crime. Selain itu, perlu ada gerakan nasional yang bisa mencegah agar hoaks itu tidak menjadi budaya bangsa," katanya.

Capres-Cawapres

Serupa diutarakan Ade Reza Hariyadi, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI). Hoaks harus menjadi musuh bersama dan media massa menjadi salah satu kekuatan pemberantasan hoaks.

"Karena hoaks di media sosial, Twitter, Instagram dan di Facebook ini dampak negatifnya luar biasa. Sementara yang diuntungkan kelompok-kelompok industri," tuturnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini