nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Kantongi Daftar Anggota DPRD Bekasi Penerima Uang Plesiran Proyek Meikarta

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 19:06 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 14 337 2004375 kpk-kantongi-daftar-anggota-dprd-bekasi-penerima-uang-plesiran-proyek-meikarta-ReycLcwQjs.jpg Jubir KPK, Febri Diansyah (foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah mengantongi nama-nama anggota DPRD Bekasi yang kecipratan uang panas dari proyek Meikarta. Uang panas tersebut diduga digunakan sejumlah anggota DPRD Bekasi untuk plesiran bersama keluarga ke Thailand.

"KPK telah memegang daftar nama pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas pembiayaan jalan-jalan ke Thailand tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

loading...

Febri mengultimatum kepada anggota DPRD Bekasi yang menerima uang plesiran dari proyek Meikarta‎, agar kooperatif dan mengembalikan dana panas yang diterimanya ke KPK. KPK akan mempertimbangkan sikap kooperatif tersebut.

‎"KPK mengingatkan agar pihak lain, termasuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau pihak lain yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand agar koperatif dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini," ujarnya.

 (Baca juga: Bupati Neneng Sudah Kembalikan Uang Suap Proyek Meikarta Rp11 Miliar ke KPK)

KPK sendiri telah menerima pengembalian uang Rp100 juta dari anggota DPRD Bekasi. Belum diketahui siapa anggota DPRD Bekasi yang telah mengembalikan uang dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

 ss

‎Namun, KPK telah mengantongi keterangan terkait dugaan adanya aliran suap proyek Meikarta untuk plesiran anggota DPRD Bekasi dari sejumlah saksi. Sejumlah saksi dari anggota DPRD yang pernah diperiksa yakni,‎ Taih Minarno serta tiga pimpinan DPRD Bekasi, Sunandar, Daris, dan Mustakim.

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.

 (Baca juga: Bantahan Sekda Jabar yang Disebut Minta Rp1 M dari Proyek Meikarta)

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎

 ss

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini