nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

IPPT Meikarta Sudah Mati, Mengapa Masih Bisa Terbit?

CDB Yudistira, Jurnalis · Rabu 23 Januari 2019 16:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 23 525 2008363 ippt-meikarta-sudah-mati-mengapa-masih-bisa-terbit-M70Ll6TnR6.jpg Proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar. Foto/KoranSindo

BANDUNG – Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Meikarta sudah kedaluwarsa alias mati, tetapi pengerjaan mega proyek tempat tinggal di Cikarang, Bekasi Jawa Barat itu tetap berjalan.

Dalam sidang lanjutan suap perizinan Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, (23/1/2019) Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan soal penerbitan IPPT kepada Sukmawati ‎Karna Hadiyat, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bekasi.

IPPT merupakan dasar permohonan izin mendirikan bangungan (IMB). Jaksa menyatakan ada kejanggalan saat penerbitan IMB Meikarta, karena IPPT Meikarta sudah mati.

"Secara aturan bagaimana?" tanya Jaksa kepada Sukmawati. “Seharusnya,” kata Sukmawati. “Dalam keadaan hidup (IPPT tidak kedaluwarsa)."

Foto/Okezone

Namun IMB Meikarta yang telah kedaluwarsa tetap bisa berfungsi setelah ditandatangani Sukmawati. Jaksa mempertanyakan hal itu kepada Sukmawati. Namun Sukmawati tak menjawab.

Baca: KPK Beberkan Uang Pelesiran Anggota DPRD Bekasi ke Thailand dari Proyek Meikarta

Baca: Politisi PDIP Disebut "Pintu Masuk" Duit Meikarta Mengalir ke Sekda Jabar

Pada sidang sebelumnya, Kadis DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati diketahui telah menerima uang Rp1 miliar dari utusan Meikarta, Fitra Djaja Purnama. Uang itu untuk mengurus izin Meikarta di DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Jaksa mengaitkan pemberian uang Rp1 miliar dengan penerbitan IMB Meikarta. Yang dijawab Sukwati "Iya benar (setelah menerima uang, IMB terbit)."

Jaksa kemudian menyatakan prosedur izin IMB Meikarta “sudah cacat.”

Pemberian uang ke DPMPTSP Pemkab Bekasi dari Meikarta dikemas menggunakan kardus air mineral pada Agustus 2018. Uang sebesar Rp1 miliar itu kemudian dibagi-bagikan kepada beberapa staf di DPMPTSP Pemkab Bekasi, keperluan dinas dan Rp100 juta diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini