nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasien DBD di Kupang Tidak Dijamin BPJS

Adi Rianghepat, Jurnalis · Kamis 07 Februari 2019 10:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 07 340 2014710 pasien-dbd-di-kupang-tidak-dijamin-bpjs-BhNlUJF6WI.jpg Ilustrasi Pasien DBD sedang Dirawat di Rumah Sakit (foto: Okezone)

KUPANG - Pasien demam berdarah dengue (DBD) yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menaningkat. Namun, para pasien yang juga berasal dari keluarga miskin itu tak dijamin BPJS kesehatan saat dirawat.

Lantas apakah para pasien itu harus berhenti berobat karena ketiadaan biaya pengobatan?

(Baca Juga: Kemenkes: Perilaku Manusia Memengaruhi Melonjaknya Populasi Nyamuk DBD) 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr Ari Wijana mengatakan, merujuk Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di dalam pasal 52 yang berisi soal manfaat yang tidak dijamin BPJS, maka pasien DBD di Kota Kupang tak lagi dijamin.

Hal sesuai dengan langkah menaikan kasus penyakit tersebut menjadi kejadian luar biasa (KLB). "Sejak penetapan KLB pada 24 Januari maka terhitung tanggal itu pasien DBD tak boleh lagi dijamin BPJS. Pemerintah daerah sudah harus menanganinya," katanya.

 

Oleh karenanya dinas kesehatan telah meyampaikan kepada 12 rumah sakit yang ada di wilayah ibu kota provinsi berbasis kepulauan itu untuk tetap melakukan pelayanan kepada pasien DBD yang selanjutnya melakukan klaim pembayaran layanan ke Pemerintah Kota Kupang melalui dinas kesehatan.

"Kita sudah mengeluarkan imbauan itu ke semua pimpinan rumah sakit yang ada," katanya.

Pemerintah Kota Kupang telah mengalokasikan anggaran klaim perawatan pasien DBD. Dia menjelaskan, klaim pelayanan medik yang dilakukan setiap rumah sakit dapat dibayarkan jika memiliki sejumlah syarat antara lain, pasien yang dirawat wajib memiliki KTP elektronik sebagai warga Kota Kupang dan memiliki kartu keluarga.

"Layanannya pun hanya berlaku di kelas III," katanya.

Selain itu segala catatan medis dan perawatan dari paramedis harus dilampirkan dalam proses klaim itu.

(Baca Juga: 3 Orang Meninggal Dunia, Bupati Ponorogo Tetapkan KLB Demam Berdarah) 

Direktur RSUD SK Lerik Kota Kupang dr Marciana Lili Halek secara terpisah mengatakan, tetap melakukan layanan kepada siapa saja pasien yang datang termasuk pasien DBD. Untuk pasien DBD lanjut dia tetap terlayanan meskipun tidak memanfaatkan sarana layanan BPJS.

"Prinsipnya semua pasien yang datang kami akan melakukan pelayanan yang sangat maksimal dan berkualitas untuk kesembuhan pasien. Untuk hal-hal administratif akan diurus setelah pelayanan kesehatan," kata dr Lili sapaannya.

Dia menjelaskan, pasien DBD di rumah sakit itu terus saja tinggi. Data terakhir sejak Januari hingga awal Februari 2019 sudah ada 125 pasien yang datang dirawat di rumah sakit ini. "Kami beri pelayanan terbaik dan kami juga ikut meminta kepada pasien dan keluarganya untuk terus hidup bersih dan berpola sehat agar tidak terjangkit virus anopheles," ujar Lili.

Sementara Kepala Bidang Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang Sri Wahyuningsih terpisah mengatakan posko siaga DBD 24 jam selalu diaktifkan. Karenanya dia berharap masyarakat untuk selalu memanfaatkan layanan 24 jam itu demi kepentingan penanggulangan penyebaran virus yang bisa menyebabkan kematian itu.

Selain itu, 11 pusksemas yang menyebar di 51 keluarahan dan 12 rumah sakit Kota Kupang juga sudah diinstruksikan untuk memberi pelayanan maksimal 24 jam bagi pasien khusus DBD. "Kita butuh pasien DBD segera ditangani secara cepat agar bisa menekan kemungkinan mewabah dan membawa dampak korban jiwa," kata Sri.

Pola 3M plus terus dilantunkan kepada masyarakat termasuk melakukan foging focus dan aksi abatesasi secara gratis kepada warga. "Karena ini penyakit berbasis lingkunhan maka semuanya kembali kepada kita untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih," ucap Sri.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini