KPK Bakal Telusuri Kebocoran APBN Rp500 Triliun yang Dipersoalkan Prabowo

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 08 Februari 2019 11:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 08 605 2015210 kpk-bakal-telusuri-kebocoran-apbn-rp500-triliun-yang-dipersoalkan-prabowo-5OhYW42twz.jpg KPK (Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri dugaan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 25 persen atau sekira Rp500 triliun yang dipersoalkan oleh dua pasang capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi kalau ada informasi dari sisi penindakan dimana ada sejumlah 25% APBN hilang, itu kalau benar, bila dilakukan oleh penyelenggara negara, maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jumat (8/2/2019).

 Baca juga: Prabowo Tuding 25% APBN Bocor, Jokowi: Jangan Asal, Laporin Aja ke KPK

Namun, kata Saut, pihaknya harus menelaah lebih dalam terlebih dahulu dugaan kebocoran anggaran tersebut. ‎Menurut Saut, ada tiga kemungkinan yang bisa dianalisa dari dugaan kebocoran anggaran itu.

 Rupiah

Pertama, tekan Saut, dugaan tersebut bisa berupa analisa yang kemungkinan bisa salah. Kedua, dugaan tersebut bisa juga merupaan fakta yang harus dibuktikan dan ada data valid. Terakhir, dugaan tersebut bisa jadi kenyataan karena adanya potensi kerugian negara.

 Baca juga: Capres Pilihan Netizen: Jokowi-Ma'ruf 57,25% dan Prabowo-Sandi 42,75%

"Yang utama, kalau ada fakta, atau informasi, bisa dikirimkan ke KPK atau kalau mau jelasnya telepon dulu ke 198 juga bisa, nanti KPK akan melindungi pelapor," tambahnya.

Lebih lanjut, dikatakan Saut, dugaan kebocoran anggaran itu harus ditelusuri secara detail. Pasalnya, APBN terdiri dari banyak pos anggaran. Sehingga, KPK bisa menelusuri asal muasal kebocoran anggaran itu.

"Saya harus check, APBN itu kan luas apa saja dimana saja , gaji pegawai negeri juga APBN, jadi yang mana dimaksud ? Kalau pengadaan barang dan Jasa Tentu harus detail 5 W + 2 H nya," terangnya.

 Baca juga: Amien Rais Kawal Pemeriksaan Ketua PA 212 di Mapolresta Solo

Saut meminta agar pihak yang mengantongi data atau informasi fakta yang berkaitan dengan kebocoran anggaran tersebut melapor KPK. Hal itu, agar menjadi acuan KPK dalam bertindak.

"Kalau pidana korupsi harus jelaslah, jadi kita bisa follow up. Ya normatifnya, peringatanlah buat kita agar stop korupsi," pungkasnya.

Sekadar informasi, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut ada kebocoran APBN pemerintah sebanyak 25 persen. Indikasi kebocoran itu, kata Prabowo, akibat penggelembungan dana di sejumlah proyek pemerintah.

 Baca juga: TKN Jokowi: KPU Harus Tegas soal Aturan Konsultan Asing di Timses

Capres nomor urut 01 sekaligus petahana, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Prabowo tidak asal ngomong. Jokowi me‎minta agar Prabowo melaporkan tudingannya tersebut ke KPK diserta data yang valid.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini