Pada Sabtu 8 Februari 2019, Partai Thai Raksa Chart yang bersumpah setia kepada raja mengatakan dalam pernyataan bahwa pihaknya "mematuhi perintah kerajaan itu".
Puangthong Pawakapan, profesor ilmu politik Universitas Chulalongkorn, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa ketidaksetujuan raja tersebut membatalkan pencalonan adiknya.
Dalam sebuah pesan Instagram pada Sabtu 8 Februari, sang putri tanpa menyinggung adiknya atau pupusnya rencana politiknya berterima kasih kepada para pendukungnya atas "kasih sayang dan kebaikan" mereka serta menyatakan keinginannya untuk melihat Thailand memperluas hak-hak dan peluang bagi rakyat.
Thailand sendiri sudah menjadi kerajaan konstitusional sejak 1932.
(Hantoro)