nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Massa Geruduk Kantor DPRD Kota Malang

Avirista Midaada, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 16:52 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 13 519 2017452 tolak-pengadaan-mobil-dinas-baru-massa-geruduk-kantor-dprd-kota-malang-VaK8oiyt3j.JPG Sejumlah orang berunjuk rasa menolak pengadaan mobil dinas baru anggota DPRD Kota Malang (Foto: Avirista/Okezone)

MALANG - Penganggaran mobil dinas pimpinan DPRD Kota Malang yang baru senilai Rp5,08 miliar membuat sebagian masyarakat Kota Malang meradang. Puluhan orang menggeruduk Gedung DPRD Kota Malang menuntut pembatalan pengadaan mobdin tersebut pada Rabu (13/2/2019).

Dengan menenteng poster berisi poin tuntutan, para demonstran berorasi menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp5,08 miliar. Uniknya, massa juga membawa miniatur mobil kecil bertuliskan Rp5,08 miliar dan sebuah sepeda motor.

Kordinator Malang Corruption Watch (MCW), M Fahruddin berujar bahwa masyarakat Kota Malang dibuat kecewa oleh anggota dewan yang mayoritas baru, terkait penganggaran mobil dinas yang nilainya cukup fantastis.

"Keberadaan DPRD hasil PAW yang seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal, justru memanfaatkan sumber daya publik (APBD) untuk menganggarkan pengadaan empat unit mobil bagi pimpinan DPRD dengan total pagu sebesar Rp5,08 miliar,” kata Fahruddin.

Dia menilai, kendaraan dinas pimpinan DPRD saat ini masih layak digunakan dan tidak mendesak untuk diganti baru. Menurutnya, masih ada sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan tambahan penganggaran dari APBD misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

"Pengadaan mobil dinas ini mencederai publik. DPRD Kota Malang harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penganggaran," tuturnya.

Demo Mobdin DPRD Kota Malang

Dewan sambung dia, juga harus fokus mengoptimalkan peran dan fungsinya meliputi legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka juga wajib melaporkan hasil capaiannya kepada publik secara rutin sebagai bentuk pertanggungiawaban penggunaan anggaran alias APBD.

Fahruddin juga mendesak DPRD Kota Malang membatalkan pengadaan kendaraan dinas pimpinan dan mengalihkan anggaran itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang.

Dalam aksi unjuk rasa ini, beberapa perwakilan massa diperkenankan masuk untuk didengar aspirasinya. Aksi ini berjalan aman dan tertib dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari jajaran Polres Malang Kota.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini