Program Indonesia Pintar Tekan Angka Putus Sekolah dari Aceh hingga Papua
DEPOK - Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi ditutup. Perhelatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ini menghasilkan lima kelompok rekomendasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengaku telah mendengar rekomendasi yang disampaikan oleh kelima kelompok tersebut. Rekomendasi tersebut ada yang berjangka pendek da nada juga yang berjangka panjang. Ia berharap dapat diwujudukan secara bersama.
"Usulan yang diajukan sangat beragam, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang berupa usulan program dan kegiatan, banyak juga yang berupa usulan regulasi. Dan yang pasti ada yang menjadi tanggung jawab pusat, ada yang menjadi tanggung jawab daerah, dan ada juga yang menjadi tanggung bersama," ujar Mendikbud saat menutup RNPK 2019, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, di Bojongsari, Depok, Rabu (13/2/2018).
Menanggapi ragamnya rekomendasi itu, Menteri Muhadjir mengimbau agar tetap menjalin dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Dari diskusi yang dilakukan jelas masih banyak pekerjaan rumah kita bersama. Kemdikbud tentu saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut secara sendiri, dan karena itu memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan," tuturnya.
Beberapa poin rekomendasi yang disampaikan yaitu redistribusi guru dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah; Pembukaan formasi CPNS untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah; Pengangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PIP Sukses Tekan Angka Putus Sekolah dan Pemerataan Pendidikan
Pemerataan layanan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah, khususnya dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, atau anak di panti asuhan.
Program tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya, Amir Wonda, mengemukakan PIP menjadi salah satu program unggulan yang dapat menarik anak-anak putus sekolah kembali ke sekolah di wilayahnya.
“Tidak hanya siswa saja yang merasakan manfaat dari PIP, tetapi juga dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak. Bagi daerah, PIP turut meningkatkan partisipasi sekolah di tiap daerah,” katanya saat ditemui disela-sela acara RNPK 2019.
Dengan adanya program yang mulai diluncurkan pada tahun 2014 ini, Amir Wonda berharap angka putus sekolah dapat ditekan, baik dari wilayah paling timur hingga paling barat Indonesia. Tidak hanya hanya di daerah perkotaan, program ini juga menyasar daerah-daerah di pelosok, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Manfaat PIP juga dirasakan oleh anak seorang petani di Sukabumi, Jawa Barat. Maya Rosa, siswi kelas VIII SMPN 4 Ciemas, Kabupaten Sukabumi, telah menerima dana manfaat PIP sejak tahun 2018 lalu. Walaupun baru sekali menerima dana manfaat PIP, yakni sebesar Rp750 ribu tapi bagi Maya dana sebesar itu sangat membantu.
"Senang sekali, alhamdulillah bisa bantu orang tua, tidak minta ke orang tua lagi untuk keperluan sekolah seperti seragam, sepatu, dan peralatan sekolah lainnya,” kata Maya.
Terlahir dari keluarga petani yang sederhana, Maya tak pernah patah semangat untuk sekolah. Siswi yang bercita-cita ingin menjadi guru ini berharap akan mendapatkan dana PIP berikutnya. "Saya mau dapat lagi bantuan PIP, karena saya kan sekolah masih lama, supaya bisa mengejar cita-cita saya jadi guru, biar bisa berbagi ilmu ke orang banyak,” ujarnya penuh harap.
Sebelum memperoleh dana manfaat PIP, anak pertama dari dua bersaudara ini juga mendapat beasiswa dari sekolahnya karena prestasi yang diraihnya. Berbagai lomba pernah diikutinya. Ia pernah menjadi juara lomba cerdas cermat mewakili sekolahnya. "Maya ini siswa yang berprestasi. Sejak Sekolah Dasar (SD) sampai sekarang dia selalu menjadi juara kelas,” jelas Mohammad Solihin, Plt. Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Semangat Maya yang tak pernah putus untuk mengejar cita-citanya membuat orang tuanya berharap PIP akan terus berlanjut. "Terima kasih karena Maya sudah dapat bantuan PIP, mudah-mudahan bisa terus ada supaya Maya bisa sekolah sampai menjadi guru seperti cita-citanya", ujar Asep, ayah Maya, penuh harap.
Program Indonesia Pintar juga berhasil menekan angka putus sekolah di Kota Padang. Dengan adanya Program Indonesia Pintar, saat ini angka putus sekolah di Kota Padang sangat rendah yaitu 0.29% dan berdampak pada semakin turunnya angka buta aksara. ‘’Program Indonesia Pintar memberikan dampak angka putus sekolah di Kota Padang semakin rendah,”ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius
Pemanfaatan dana PIP di Kota Padang, sampai akhir tahun 2018 untuk jenjang SD sebesar 96,78% dengan penerima manfaat sebanyak 28.165 siswa dan total dana yang dicairkan sebesar Rp11,5 miliar. Pada jenjang SMP, dana PIP terserap sebesar 98% dengan jumlah dana yang sudah dicairkan sebanyak Rp7,3 miliar dengan 9.081 siswa penerima manfaat.
Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa dan orang tua, tetapi juga terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan Pendidikan. “Dengan dana manfaat PIP siswa lebih semangat sekolah, karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Harbiyah.
Harbiyah mendukung percepatan penyaluran dan pencairan dana manfaat PIP di daerahnya. "PIP memacu kami untuk memberi motivasi siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kami sampaikan kepada penerima KIP bahwa kartu ini namanya saja Kartu Indonesia Pintar, maka mereka juga harus pintar, harus lebih semangat sekolah, dan gunakan dananya sesuai peruntukkannya,” tuturnya.
Menurut Harbiyah, berdasarkan pemantauannya di lapangan, pemanfaatan dana PIP di daerahnya sudah tepat peruntukkannya. Para siswa penerima KIP menggunakan dananya untuk membeli sepatu, seragam sekolah, atau perlengkapan sekolah lainnya. "Di daerah kami awalnya ada siswa yang bersekolah menggunakan sendal, bahkan ada yang tanpa alas kaki. Akan tetapi, setelah menerima dana manfaat PIP, mereka sudah menggunakan sepatu semua,” jelasnya.
Daerah Dukung PIP untuk Dilanjutkan
Sementara itu, Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) terus berjalan yang menjadi bagian dari Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan. Hingga tahun 2018, sebanyak 46.001 siswa di Kabupaten Gunungkidul telah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), terdiri atas 32.509 siswa Sekolah Dasar (SD), dan 13.492 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Kami mendukung agar PIP dapat terus berjalan, dan berharap supaya semua siswa yang membutuhkan bisa memperoleh manfaat dari program tersebut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Bahron Rosyid.
Bantuan dana manfaat PIP diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin, atau siswa yang berada di panti asuhan. Dana PIP digunakan untuk membiayai kebutuhan personal siswa guna mendukung keberlanjutan pendidikannya. “Peran KIP sangat membantu siswa miskin atau rentan miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan. Kami berharap program tersebut dapat terus dijalankan,” harap Bahron.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Paranto, membenarkan bahwa PIP sangat membantu mencegah siswa putus sekolah dan mengembalikan siswa yang putus sekolah kembali ke sekolah. "PIP Sangat bermanfaat sekali, banyak anak-anak yang tertolong," ujar Paranto.
Paranto menceritakan pengalamannya ketika sedang berobat di salah satu dokter di daerahnya. Ketika itu, katanya, Ia melihat anak usia sekolah menjadi tukang parkir di tempat itu. Ketika dia bertanya kepada anak tersebut tentang statusnya, apakah bersekolah atau tidak, anak tersebut menjawab tidak bersekolah, karena tidak adanya biaya. Dari dialog singkat itu, Paranto langsung mendata anak tersebut dan mengupayakannya agar dapat bersekolah kembali hingga mendapat ijazah paket A, dan nantinya akan berlanjut ke paket B dan C.
Keberadaan PIP yang berhasil menarik peserta didik untuk kembali bersekolah seperti peristiwa di atas, banyak terjadi di Kabupaten OKU. "Ini bukan satu atau dua, bahkan 10 atau 20 siswa yang seperti ini," ungkapnya.
Antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program Indonesia Pintar, membuat Paranto berharap agar PIP dilanjutkan supaya semakin banyak memberikan manfaat kepada anak-anak yang membutuhkan. ‘’Saya berharap PIP dapat terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu,’’ pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, juga berkomitmen mendukung Program Indonesia Pintar yang digagas Pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin atau anak-anak di panti asuhan.
“PIP merupakan program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Melalui program tersebut dapat membantu biaya pendidikan sehingga memotivasi anak-anak untuk terus melanjutkan pendidikan,” tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Aspansius.
PIP Duduki Peringkat Kedua Layanan Pemerintah Paling Menyentuh Masyarakat
Program Indonesia Pintar menempati peringkat kedua di bawah Program Indonesia Sehat sebagai layanan pemerintah yang paling menyentuh masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei salah satu lembaga survei nasional. Terkait hal itu, Presiden RI, Joko Widodo, menginstruksikan agar cakupan PIP diperluas kepada anak-anak peserta didik pendidikan non formal, tidak hanya pendidikan kesetaraan, tetapi juga program pendidikan kursus.
Pesan Presiden tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat meninjau lokasi pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, di Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat.
“Presiden, Joko Widodo, berpesan agar cakupan KIP diperluas kepada anak-anak yang mengikuti program pendidikan non formal, tidak hanya pendidikan kesetaraan tetapi juga program pendidikan kursus,” jelas Mendikbud.
“Nanti ada skema melalui PIP atau skema lain agar dapat memperbesar jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan kursus, sehingga dapat memperkuat target pemerintah untuk penyiapan tenaga kerja berkompeten," terang Mendikbud.
Mendikbud mengatakan, terdapat dua sasaran Program Indonesia Pintar. Pertama adalah menjamin tidak lagi ada siswa yang drop out, dan yang kedua menjamin siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. "Ke depan akan memperkuat program wajib belajar 12 tahun,” tutur Mendikbud.
(Risna Nur Rahayu)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
