nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PN Jakpus Tolak Gugatan SPRI dan PPWI terhadap Dewan Pers

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Kamis 14 Februari 2019 08:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 14 337 2017701 pn-jakpus-tolak-gugatan-spri-dan-ppwi-terhadap-dewan-pers-wZruakQ8uP.jpg Sidang gugatan terhadap Dewan Pers di PN Jakpus. (Foto : Ist)

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan perdata terhadap Dewan Pers, sebagaimana dimohonkan oleh Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Indonesia (PPWI), terkait Standar Kompetensi Wartawan.

Majelis hakim memutuskan menolak gugatan dari SPRI dan PPWI pada sidang 13 Februari 2019. Selain itu, Hakim memutuskan SPRI dan PPWI untuk membayar biaya perkara.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, pada akhir April 2018, Dewan Pers digugat SPRI dan PPWI di PN Jakpus. Kedua organisasi wartawan itu mengganggap Dewan Pers dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Dalam proses persidangan, Dewan Pers membantah dalil para penggugat. Dewan Pers menyatakan tegas memiliki fungsi berdasarkan UU Pers N. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Setelah persidangan selama sekira 11 bulan itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dari SPRI dan PPWI ditolak. Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk memutuskan menolak gugatan.

Sidang gugatan terhadap Dewan Pers di PN Jakpus. (Ist)

Pertama, Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.

Kedua, karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers maka harus di uji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang –Undang atau peraturan yang ada.

(Baca Juga : Badan Pekerja Pilih 9 Anggota Dewan Pers 2019-2022, Siapa Saja?)

Terakhir, berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari Dewan Pers bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain menolak gugatan, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000,00. Sesuai dengan nomor gugatan Nomor 235/PDT.G/PN.JKT.PST/2018.

(Baca Juga : Rp19 Miliar Dana APBN untuk Dewan Pers Dinilai sebagai Pengabdian)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini