nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Minta Pemerintahan Jokowi Segera Revisi UU Tipikor

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 14 Februari 2019 19:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 14 337 2018079 kpk-minta-pemerintahan-jokowi-segera-revisi-uu-tipikor-NyFCLD5V8M.jpg Ketua KPK Agus Rahardjo (Foto: Avirista/Okezone)

MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan revisi undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dinilai sudah mulai 'kadaluarsa'.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada beberapa ratifikasi internasional PBB tahun 2006 yang belum bisa terakomodasi di UU Tipikor saat ini.

"Terutama gap-nya di korupsi beberapa sektor, kemudian perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah dan juga kepada pejabat publik asing itu semua belum ditampung di undang-undang Tipikor saat ini," ujar Agus ditemui media usai diskusi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Soal Perkara Irman Gusman, KPK Hargai Kebebasan Akademik & Perbedaan Pendapat

KP

Pihaknya menegaskan telah mengusulkan perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 yang saat ini dijadikan landasan penindakan korupsi di Indonesia.

Agus juga berharap pemerintahan kali ini bisa sesegera mungkin melakukan revisi UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 guna melakukan pencegahan korupsi sejak awal.

"Kita sudah mengusulkan, tapi sekali lagi komitmen pemerintah untuk bisa ini. Mudah-mudahan kalau sudah terbentuk atau sudah terpilih pemimpin yang baru. Tapi syukur-syukur pemerintah yang berjalan sekarang mau menjadikannya," jelasnya.

Dirinya mencontohkan revisi UU terorisme yang memakan waktu hanya satu bulan bisa diterapkan dalam revisi UU Tipikor juga. "Syukur-syukur ini, tadi kan salah satunya UU teroris saja satu bulan selesai. Syukur - syukur kan mau," ucap Agus sembari tersenyum.

KPK

Baca Juga: Penjelasan KPK Terkait Perkara Irman Gusman yang Dinilai Keliru

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini