Pemprov NTT Minta Pemilu 17 April di Flores Timur Ditunda

Adi Rianghepat, Okezone · Kamis 14 Februari 2019 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 14 605 2017841 pemprov-ntt-minta-pemilu-17-april-di-flores-timur-ditunda-j5R6GJp20V.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah pusat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif khusus di Kabupaten Flores Timur, karena pada 17 April 2019 itu bertepatan dengan persiapan perayaan Paskah.

"Kami sangat khawatir jika pelaksanaannya tepat di 17 April itu maka akan sangat berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih," kata Kapolda NTT Irjen Raja Erizman kepada wartawan usai mengikuti seremoni pelantikan 4 kepala daerah, Kamis (14/2/2019).

Menurutnya, pemerintah provinsi melalui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sudah menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat namun belum ada respon. Bahkan secara institusional, ia mengaku sudah juga menyampaikan kepada Pemerintah NTT untuk menyampaikan lagi keberatan itu.

"Memang kami sudah komunikasi dengan gubernur dan pak gubernur bilang sudah menyampaikan itu ke pemerintah pusat," katanya.

 sd

Dia mengatakan, memang akan sulit jika pelaksanaan pemilu tetap berlangsung pada Rabu 17 April itu di Flores Timur. Hal itu karena saat sama umat dan seluruh masyarakat di kabupaten itu sedang menyiapkan diri untuk ritual 'Samana Santa' jelang hari Raya Paskah. Gelaran Samana Santa itu sudah berlangsung ratusan tahun silam sejak zaman Portugis masih berada di Kota Regna Larantuka.

"Jadi kami khawatir masyarakat tidak akan peduli dengan kegiatan pemilu (pemungutan suara) di hari itu. Masyarakat hanya akan fokus untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Samana Santa jelang Paskah itu," katanya.

Dari aspek keamanan lanjut Kapolda, sampai saat ini masih sangat kondusif.

"Semua daerah sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan kami tetap akan mengawal agar persiapan dan pengamanan akan terus berjalan," katanya.

 sd

Sementara itu, Komisioner KPU NTT Yosafat Koli secara terpisah mengaku proses permohonan penundaan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Flores Timur sudah dilakukan secara berjenjang sejak 2018 silam.

Bahkan, sambung dia, secara formal KPU dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah bertemu langsung dengan KPU RI secara kelembagaan.

"Namun sampai saat ini maaih belum ada respon. Dan kami dorong semua pihak termasuk pemerintah dan kepolisian untuk terus meminta hal itu," katanya.

Betapa tidak karena akan sangat berkaitan dengan apatisme masyarakat di daerah itu saat pelaksanaan pemilu nanti.

"Lagi-lagi partisipasi pemilih akan menjadi taruhannya," katanya.

Ada sebanyak 155.800 pemilih yang terdata sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah itu.

"Bisa dibayangkan jika jumlah itu tak menggunakan hak suaranya," katanya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini