Isu Pangan Diprediksi Jadi Primadona dalam Debat 17 Februari
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, isu pangan dapat menjadi primadona dalam debat kedua Pilpres 2019. Pasalnya isu tersebut dinilai menjadi salah satu bahan kubu oposisi untuk menyerang petahana.
Hal tersebut dikatakannya untuk menanggapi debat capres kedua yang mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
“Isu pangan menjadi eksentrik dan menarik karena selama ini kubu oposisi selalu menyerang petahana dengan isu pangan. Misalnya terkait dengan impor,” ujar Ujang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/2/2019).
Ujang menuturkan setiap negara pasti melakukan impor. Dalam konteks pangan, impor dibolehkan demi menjaga stabilitas harga. Sebab, stabilitas harga pangan merupakan gambaran untuk menilai stabilitas sebuah negara.
“Harga pangan harus diatur negara. Negara harus hadir. Pemerintah ikut mengatur agar harga pangan stabil dan agar harga tidak dimainkan oleh mafia pangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ujang menyampaikan isu ketahanan pangan juga bakal menjadi primadona dalam debat. Sebab, ketahanan pangan merupakan indikator utama kejayaan negara atas negara lain.
(Baca Juga: Konsep Impor demi Kedaulatan Pangan di Era Jokowi)
Meski menarik perhatian, ia berharap isu tersebut tidak dipolitisasi atau dijadikan alat serang dalam debat.
Ia memprediksi Jokowi-Ma’ruf bisa unggul dalam debat kedua. Sebab, selaku petahana Jokowi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan yang menyangkut tema tersebut.
“Bisa saja kubu 01 yang akan unggul. Karena sudah menjalankan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu yang diperdebatkan,” ujar Ujang.
Menurutnya, tidak sulit untuk memprediksi keunggulan pasangan 01 jika menggunakan data penilaian kerja Jokowi selama ini di sektor yang menjadi materi debat, terutama infrastruktur, energi, dan pangan.
Di infrastruktur, Jokowi bisa mengandalkan keberhasilannya membangun tol, pelabuhan, MRT, LRT, hingga bandara. Sektor energi bisa mengandalkan keberhasilan nasionalisasi Freeport.
Sementara, di sektor pangan Jokowi dapat mengandalkan stabilitas harga pangan selama ini. “Jika survei kinerja petahana baik. Maka di debat hanya tinggal menyampaikan kesuksesan-kesuksesan tersebut sambil membicarakan langkah visioner dalam lima tahun kedepan,” jelas Ujang.
Sementara itu, Direktur Program TKN Aria Bima mengatakan, impor yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program untuk menuju kedaulatan pangan. Ia membantah Jokowi mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Tolong dibedakan mana kebijakan impor yang memang kita tidak ingin. Mana program dalam konsep kedaulatan pangan,” ujar Aria di Jakarta.
Aria menuturkan, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia. Konsep itu, kata dia, sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia.
(Angkasa Yudhistira)
