Jika Pelaku Kampanye Hitam di Karawang Diperintah, TKN Minta Semuanya Diproses Hukum

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 28 Februari 2019 06:15 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 28 605 2023783 jika-pelaku-kampanye-hitam-di-karawang-diperintah-tkn-minta-semuanya-diproses-hukum-9pK14NQJe5.jpg Ilustrasi Foto/Okezone

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berharap aparat penegak hukum menemukan bukti ada atau tidaknya perintah dari oknum tertentu kepada terduga pelaku kampanye hitam pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Karawang, Jawa Barat.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago mengatakan, dalang di balik kampanye hitam yang diduga dilakukan emak-emak di Karawang harus diungkap. Sebab, Irma mengaku dapat kiriman video yang memperlihatkan orang tua dari terduga pelaku meminta pertanggungjawaban Prabowo-Sandi atas kasus yang membelit anaknya.

"Saya juga tidak tahu apakah video itu benar ibu pelaku. Tetapi jika benar saya heran, kenapa ibu itu meminta tanggungjawab pada mereka (Prabowo-Sandi) ya? Kalau bisa dibuktikan ada keterkaitan atau perintah, tentu yang memerintahkan patut juga dimintai pertanggungjawaban," kata Irma kepada Okezone, Kamis (28/2/2019).

Menurut Irma, proses hukum terhadap terduga pelaku ataupun dalang di balik aksi ini dapat menimbulkan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya praktik fitnah, ujaran kebencian ataupun membawa isu SARA dapat berpotensi melanggar hukum.

"Yang saya sayangkan selalu saja orang-orang ini dikorbankan," ucapnya.

Foto/Okezone 

Karena itu Irma menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas hukum yang berwenang. Menurut dia setiap warga negara yang melanggar hukum mesti diproses sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Baca: Prabowo: Politik Lebih Sulit dari Perang 

Baca: TKN Nilai 3 Kartu Sakti Jokowi versus 1 Kartu Mati Prabowo

Terkuaknya dugaan kampanye hitam yang dilakukan tiga orang emak-emak di Karawang bermula dari viralnya sebuah video di media sosial. Dalam rekaman video yang tersebar, terlihat beberapa orang perempuan tengah mengampanyekan paslon tertentu kepada seorang lansia secara door to door.

Emak-emak itu pada intinya berkata, bila paslon 01 Jokowi-Ma'ruf menang Pemilu 2019, maka suara azan tidak dapat didengar lagi di ruang publik. Selain itu pernikahan sesama jenis juga bisa dilegalkan apabila petahana menang. Kontan saja informasi bohong tersebut dibantah oleh TKN.

Akhirnya kepolisian mengamankan tiga orang emak-emak tersebut. Korps Bhayangkara kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

Identitas ketiga emak-emak itu yakni, ES; warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, IP; warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dan CW; warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang.

Ketiga orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berbeda dengan polisi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat justru menilai tiga orang emak-emak tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Pasalnya mereka bukan bagian dari tim pelaksana kampanye.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan pihaknya tidak pernah menginstruksikan kepada relawan atau pendukungnya untuk melakukan penyebaran informasi bohong. Menurut BPN, apa yang disampaikan tiga orang emak-emak tersebut murni tindakannya sendiri.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini