Pemilu 2019: Facebook Larang Iklan Politik dari Luar Indonesia, Efektifkah?
Di Indonesia, Facebook pernah menutup akun Saracen karena menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian saat pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017.
Langkah ini, menurut Heru Sutadi, tidak efektif karena sudah terlambat. Seharusnya ketika satu masalah muncul maka segera akun tersebut diblokir atau dihapus.
Bantu pemerintah
Facebook menyatakan akan menerapkan sejumlah hal baru seperti otorisasi, disclaimer "dibayar oleh", menggunakan gabungan cara otomatis dan oleh manusia. Di banyak negara, Facebook telah membentuk tim pemeriksa fakta dengan cara bermitra dengan kantor berita Prancis, AFP.
Berbagai langkah ini juga dipandang tidak akan banyak berguna, kecuali didukung dengan keberadaan personil Facebook untuk membantu pemerintah Indonesia selama pemilu dalam mengatasi penyebaran berita bohong.
"Kalau di Indonesia saya pikir tidak bisa dijalankan seperti itu. Ini nggak ketauan ini iklannya yang bayar siapa, dari negara mana, karena memang transaksinya hampir semua iklan tidak dilakukan di Indonesia," kata Heru Sutadi.
"Untuk memerangi hoax, fake news segala macam, di Indonesia karakteristiknya sekarang yang lebih dominan adalah penyampaian fake news oleh personal-personal. Ini harus menjadi perhatian Facebook. Mereka harus juga menawarkan bantuan kepada pemerintah, katakanlah menempatkan orangnya selama pemilu ini," Heru Sutadi mengusulkan.
Platform media sosial ini menghadapi sejumlah kecaman terkait dengan pemilihan presiden Amerika Serikat di mana Facebook dipandang mendiamkan iklan yang berusaha mempengaruhi pemilih lewat berita bohong.
Di Uni Eropa, Facebook juga mengalami kecaman pada awal tahun 2019 karena dipandang kurang berusaha memeriksa iklan menjelang pemilihan pada bulan Mei.
(Arief Setyadi )
