nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Dwifungsi TNI hingga Penangkapan Robert, Ini Tanggapan Yusril Ihza

Hambali, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2019 16:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 08 340 2027449 wacana-dwifungsi-tni-hingga-penangkapan-robert-ini-tanggapan-yusril-ihza-3KPSEGIYcc.jpg Yusril Ihza Mahendra (Foto: Hambali/Okezone)

TANGERANG SELATAN - Polemik soal wacana dwifungsi TNI kembali menyeruak akhir-akhir ini. Bahkan pada prosesnya, aktivis HAM sekaligus dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robert sempat diciduk polisi lantaran memplesetkan lirik lagu mars TNI pada aksi di depan Istana Negara beberapa hari lalu.

Robertus selanjutnya resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian (hate speech) oleh pihak kepolisan. Dia dijerat Pasal berlapis, yakni Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 207 KUHP.

 Baca juga: Ini Alasan Polri Tidak Menahan Dosen UNJ Robertus Robert

Meski belakangan, kepolisian mencabut satu dari 2 Pasal tersebut, yakni dengan hanya mengenakannya Pasal 207 KUHP. Sedangkan UU ITE dihilangkan lantaran Robert yang menjadi Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) itu tak terbukti menyebarkan rekaman videonya.

 Yusril Ihza Mahendra (Okezone)

Menanggapi wacana Dwi Fungsi TNI itu, Penasihat Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan calon 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amien, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, bahwa selepas reformasi 1998 sebenarnya dwi fungsi TNI telah diakhiri dan kembali menempatkannya sebagai tentara profesional.

"Saya sendiri ikut merumuskan, waktu itu mewakili Presiden membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI, dan termasuk UU tentang pemisahan TNI-Polri," kata Yusril saat peresmian Masjid dan pelantikan pengurus DPC Partai Bulan Bintang (PBB), di Lubana Sengkol, Setu, Tangerang Selatan, Jumat (8/3/2019).

 Baca juga: Kasus Robertus Robet, Generasi Muda FKPPI Minta Semua Pihak Menahan Diri

Dijelaskan dia, perkembangan zaman mau tak mau membuat suatu fungsi bisa saja berubah. Bila sebelum reformasi 1998 TNI dilibatkan dalam mengatur dan memegang kekuasaan sipil, maka dengan lahirnya UU TNI berakhir pula lah tugas dwi fungsi TNI itu.

"Jadi memang perkembangan zaman seperti itu, ada perbedaan-perbedaan antara fungsi TNI dan fungsi-fungsi kepolisian. Dengan lahirnya UU itu, maka dwi fungsi sebenarnya sudah diakhiri," imbuhnya.

Menurut Yusril, perbedaan pandangan mengenai dwi fungsi TNI bisa saja dijadikan kajian akademis. Sehingga perdebatannya dapat terarah, karena saling menguatkan antara nilai sejarah yang pernah berlangsung, dengan tantangan yang akan dihadapi.

 Baca juga: TNI Jadikan Kasus Robertus Robet sebagai Masukan untuk Membangun Public Trust

"Orang bisa saja beda pendapat, tapi kemudian pendapat yang berbeda itu dapat dibantah melalui pendapat akademik juga. Kecuali seseorang menyampaikan yang sifatnya fitnah, menghasut, itu persoalan lain," tukas Yusril.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini