nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri: Penundaan Pelantikan Gubernur Maluku demi Sukseskan Pemilu 2019

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2019 19:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 15 337 2030581 kemendagri-penundaan-pelantikan-gubernur-maluku-demi-sukseskan-pemilu-2019-LDJU2S5up1.JPG Kapuspen Kemendagri, Bahtiar (Foto: Biro Humas Kemendagri)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan alasan penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail dan Barnabas. Semula, keduanya direncanakan akan dilantik pada Senin, 11 Maret 2019 lalu. Namun, pelantikannya justru harus tertunda lantaran pemerintah sedang fokus menghadapi Pemilu 2019.

"Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah pemilu serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April 2019,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Bahtiar menjelaskan bahwa masa jabatan Gubernur Maluku berakhir pada 10 Maret 2019, namun karena pertimbangan Undang-undang, maka diamanatkanlah Sekjen (Sekda) sebagai Pelaksanaan Harian (Plh).

"Jadi, ini sebenarnya hanya teknis saja. Kita lebih berkonsentrasi untuk menyukseskan terlebih dahulu acara Pemilu dan Pilpres 17 April 2019 nanti karena hanya selisih 30 hari saja untuk persiapannya. Gubernur terpilih dan partai-partai pengusung sudah diberitahu dan setuju. Jadi, menurut saya sebenarnya tidak ada masalah," ujarnya.

Ilustrasi TPS

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebut terlalu jauh jika ada pihak-pihak yang menilai jika penundaan palantikan itu cacat hukum. "Ini hanya persoalan waktu saja. Persoalannya sekarang ada agenda nasional yang akan dihadapi yakni Pileg dan Pilpres. Terlalu berlebihanlah," ujar Karyono.

Sedangkan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta agar persoalan penundaan pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku tidak perlu dibesar-besarkan.

"Hal yang lumrah. Jangan buru-buru menilai penundaan pelantikan itu cacat hukum. Presiden Jokowi tidak melanggar, beliau hanya tidak ingin melantik sekarang dan akan diatur waktunya," kata Petrus.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini