Urgensi Perombakan Jabatan di Pemprov DKI Dipertanyakan
JAKARTA - Jajaran Komisi A DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Hal tersebut mendapat dukungan dari politikus Partai NasDem Wanda Hamidah.
“Saya sepenuhnya mendukung langkah legislasi Komisi A DPRD DKI untuk membentuk pansus untuk menyelidiki motif, dan fungsi perombakan birokrasi secara besar-besaran,” kata Wanda, Minggu (17/3/2019).
Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, dasar perombakan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan tak boleh sekadar motif suka dan tidak suka. Perombakan birokrasi, kata dia, harus didasari kebutuhan untuk efesiensi serta efektifitas pelayanan publik, reformasi birokrasi dan mewujudkan birokrat berdasar meritokrasi atau kompetensi.
Selain itu, Caleg DPR RI Partai NasDem mempertanyakan objektifitas perombakan secara besar-besaran yang dilakukan Anies. Sebab, Anies merombak 1.125 pejabat dalam satu pelantikan sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan publik.
“Kalau banyak kayak gitu, apa bisa objektif? Kapan tesnya? Urgensi pergantian sebanyak itu untuk apa? Ini kan tidak pernah dijelaskan oleh Pak Anies,” ujar Wanda.
(Baca Juga: Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Turun Jabatan)
