MANILA - Filipina tidak akan mengizinkan pejabat dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) soal perang brutal Presiden Rodridgo Duterte terhadap narkoba.
"Mereka tidak bisa melakukan apa pun terkait pelaksanaan yurisdiksi (perang narkoba-red) karena itu melanggar undang-undang kami," kata Salvador Panelo, juru bicara Presiden Rodrigo Duterte mengutip Anadolu Agency (AA), Selasa (19/3/2019).
"Kami tidak akan mengizinkan upaya apa pun untuk mengganggu kedaulatan negara ini," tambah Panelo.
Pernyataan Panelo disampakian sehari setelah Filipina secara resmi keluar dari ICC.