Jokowi Sebut Investasi Integrasi Transportasi Massal Jabodetabek Capai Rp571 T
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut investasi untuk pengintegrasian transportasi massal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp571 triliun. Jokowi memaparkan investasi tersebut ditargetkan bisa masuk secara bertahap dalam waktu 10 tahun.
"Tadi sudah kita putuskan dalam jangka 10 tahun harua bisa kita selesaikan dengan investasi Rp571 triliun," kata Jokowi usai menjajal MRT Fase I, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Sebelum menjajal MRT, Kepala Negara sebelumnya menggelar Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek.
Ratas itu memutuskan percepatan pembangunan transportasi massal di Jabodetabek dengan penataan tata ruang, permukiman, sanitasi, dan air bersih.
"Nantinya pemerintah DKI siap. Pemerintah pusat juga akan menyiapkan diri, swasta juga bisa ikut masuk bagian-bagian yang bisa dimasuki swasta," katanya.
Baca Juga: Jajal MRT, Jokowi: Ini Peradaban Baru
Sebelumnya, Jokowi meminta tak ada ego sektoral dalam pengintegrasian transportasi massal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Ia menyatakan bahwa integrasi sistem transportasi antara pemda harus segera dilaksanakan guna menekan angka kemacetan di Ibu Kota.
"Sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," kata Jokowi.
Kepala Negara memaparkan bahwa dampak kemacetan yang terjadi di Jabodetabek telah menimbulkan kerugian yang sangat besar selama berpuluh tahun.
Ia menyebut berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) negara mengalami kerugian sekitar Rp65 triliun per tahun akibat kemacetan.
Sementara, sambungnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kerugian akibat kemacetan mencapai Rp100 triliun per tahun.
"Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar," ujarnya.
Baca Juga; Kubu Setnov Tantang KPK Bongkar Keterlibatan Puan dan Pramono Anung di Kasus E-KTP
(Edi Hidayat)
