Puji Konsep Dilan ala Jokowi, TKN Pertanyakan Tawaran Prabowo Benahi Birokrasi

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 02 April 2019 10:18 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 02 605 2038102 puji-konsep-dilan-ala-jokowi-tkn-pertanyakan-tawaran-prabowo-benahi-birokrasi-xrVWSLY7rZ.JPG Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo saat tampil di depat edisi keempat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi konsep 'Dilan' yang diungkapkan Jokowi pada debat Pilpres putaran keempat. Dilan adalah istilah dari akronim digital melayani.

Misbakhun menuturkan, di era Jokowi, pemerintah meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang bisa dimanfaatkan investor kelas kakap hingga perusahaan maupun perorangan untuk UKM.

Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi juga terus mendorong penerapan e-budgeting, e-catalog dan e-procurement.

"Inilah perwujudan Dilan dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan Pak Jokowi sudah dirintis dan berjalan," tutur Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, kini proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pun dilakukan melalui online. Menurutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini menerapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang menutup celah penyimpangan dalam rekrutmen calon amtenar. 

Capres Nomor Urut 01, Jokowi

(Baca juga: Visi Jokowi: Kita Butuh Pemerintahan "Dilan")

"Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ASN kita, meningkatkan kualitas birokrat kita, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat dan bakat," tuturnya.

Legislator dari Partai Golkar ini mengungkapkan, beberapa daerah sudah bisa menerapkan e-budgeting secara baik. Bahkan, katanya, penerapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa. Sebagai contoh adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. Karena itu Misbakhun menegaskan, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. 

"Masyarakat akan berjalan dalam peradaban digital. Pelayanan publik yang selama ini melalui manual, sudah mulai komputerisasi karena pemerintah mau tidak mau juga harus menyesuaikan diri dengan peradaban itu," katanya.

Misbakhun meyakini bahwa digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi. Menurutnya, dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transa

Debat Cawapres ke-4

(Baca juga: Jokowi Pastikan "Dilan" Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0)

"Bahkan tender-tender di pemerintahan pun kini tak perlu bertatap muka untuk mengetahui prosesnya karena procurement bisa diketahui oleh publik luas termasuk hasilnya. Sementara sejauh ini saya belum tahu tawaran dari toko sebelah," ujar Misbakhun.

Dirinya juga menilai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tidak punya gagasan untuk membenahi kualitas pelayanan publik melalui e-government. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut kurang update di tengah perkembangan teknologi informasi.

"Bayangkan saja, negara lain seperti China, Jepang, Amerika dan banyak lainnya menerapkan e-government. Prinsipnya adalah tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan good governance, tetapi tawaran toko sebelah (Prabowo, red) justru teknologi lama," ucapnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini