(Baca juga: Visi Jokowi: Kita Butuh Pemerintahan "Dilan")
"Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ASN kita, meningkatkan kualitas birokrat kita, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat dan bakat," tuturnya.
Legislator dari Partai Golkar ini mengungkapkan, beberapa daerah sudah bisa menerapkan e-budgeting secara baik. Bahkan, katanya, penerapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa. Sebagai contoh adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. Karena itu Misbakhun menegaskan, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.
"Masyarakat akan berjalan dalam peradaban digital. Pelayanan publik yang selama ini melalui manual, sudah mulai komputerisasi karena pemerintah mau tidak mau juga harus menyesuaikan diri dengan peradaban itu," katanya.
Misbakhun meyakini bahwa digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi. Menurutnya, dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transa
