Presiden Duterte Minta Semua Kontrak Filipina dengan China Ditinjau Ulang
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan peninjauan ulang terhadap semua kontrak pemerintah termasuk dengan China untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Filipina.
“Tinjauan itu menentukan apakah ada ketentuan-ketentuan berat dalam kontrak yang akan membuat orang-orang Filipina berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau melanggar konstitusi", kata juru bicara Salvador Panelo mengutip Reuters, Jumat (5/4/2019).
Tidak jelas berapa banyak kontrak yang akan ditinjau yang akan dilakukan oleh Kantor Pengacara Umum dan Departemen Kehakiman Dilipina.
Sekretaris Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan peninjauan akan memprioritaskan apa yang disebut perjanjian konsesi, atau kontrak antara pemerintah dan perusahaan swasta, untuk utilitas publik dan kontrak untuk pinjaman luar negeri.
Kata Guevarra kepada Reuters, jika pemerintah menemukan ketentuan yang berat dalam kesepakatan ini, akan dinegosiasikan ulang atau dihentikan.
Baca: Filipina Tidak Izinkan Pengadilan Kriminal Internasional Selidiki Perang Narkoba Duterte
Baca: Duterte Kembali Sampaikan Keinginan untuk Ubah Nama Negara Filipina
Panelo mengatakan perintah itu diberikan presiden saat rapat kabinet setelah meilhat kontrak tahun 1997 yang dibuat oleh pemerintah yang memungkinkan perusahaan air untuk memulihkan pajak dengan menyesuaikan biayanya.
Panelo menjelaskan peninjauan termasuk perjanjian pinjaman antara Filipina dan China terkait penyedia air Maynilad dan Manila Water.
Senior Associate Justice, Antonio Carpio memperingati kesepakatan pinjaman antara Filipina dengan Cina.
Carpio mengatakan aset patriomonial Filipina digunakan sebagai jaminan dalam proyek Bendungan Kaliwa dan proyek Pompa Irigasi Sungai Chico yang didanai oleh China.
"Dua pinjaman pertama yakni Chico dan Kaliwa hanyalah permulaan, karena ini adalah total 12 hingga 24 miliar dolar AS dengan beberapa proyek. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus menghapus ketentuan yang tidak menguntungkan kita," ujar Carpio.
Carpio mengatakan, China dapat mengambil alih aset Filipina jika tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Itu artinya bisa sangat menguntungkan China.
Domingo Yap, presiden pengusaha Filipina-China menyambut pengumuman itu.
“Tidak ada yang salah dengan ulasan pemerintah. Faktanya, kami ingin pemerintah transparan. Presiden sekarang sangat ketat. Dia tidak menginginkan korupsi. Di pihak kami, itu menguntungkan,” kata Yap kepada Reuters.
“Kami ingin pemerintah transparan. Tapi begitu kami menyetujui kesepakatan setelah diteliti dan ternyata bebas dari korupsi, proyek-proyek itu harus dilacak dengan cepat. "
(Rachmat Fahzry)
