Produksi Hoaks Diprediksi Tak Akan Berhenti Setelah Pemilu 2019

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 09 April 2019 20:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 09 605 2041235 produksi-hoaks-diprediksi-tak-akan-berhenti-setelah-pemilu-2019-xkv17yUuXF.jpg Foto: Shutterstock

JAKARTA - Pemilu Serentak 2019 sudah di depan mata. Dinamika politik semakin panas, mulai dari hoaks ujaran kebencian, intimidasi, hingga teror psikologi ikut mewarnai.

Pengamat Politik Senior LIPI, Indria Samego mengatakan, dari berbagai kejadian, misal salah satu capres menggebrak meja. Padahal, pemilu adalah pesta rakyat, namun sikap itu justru tak mencerminkan makna pesta sebenarnya.

"Kemarin kita misalnya mendengar calon presiden menggebrak-gebrak meja, itu emosi sesaat. Cuma penafsiran publik bisa bermacam-macam. Apalagi dengan adanya media sosial yang memberikan kesempatan kita menilai," ujar Indria pada diskusi publik bertajuk "Prediksi Dinamika Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Sosial Politik Dan Keamanan" di Upnormal, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Adapula pernyataan Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais yang mengaku akan menggerakkan people power jika ada kecurangan di Pilpres. Begitu pula dengan Moeldoko atas pernyataan "perang total".

"Saya melihat ini sangat mempengaruhi rasa aman masyarakat. Harapan kita dari Pemilu ke Pemilu demokrasi naik kelas," tuturnya.

Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, Pemilu 2019 masih banyak masalah, karena ada ribuan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu. Ditambah dengan sederet hoaks yang begitu masif.

Data dari Kominfo menyebutkan ada 771 konten hoaks dan dari 771 itu ada 181 konten hoaks yang terkait dengan hoaks politik. Bisa juga dilihat data PoliticaWave dan Masyarakat Anti Fitnah (MAFINDO).

Menurutnya, kalau dilihat dari trennya, hoaks tidak akan berhenti sampai pada Pemilu 2019. "Apalagi saya melihat gejala hoaks sudah menjadi industri," ujarnya.

Peristiwa lainnya yang juga dianggap bisa menjadi ancaman, misalnya pembakaran sepeda motor dan mobil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kenapa terjadi di Jateng dan Jatim karena itu merupakan basis kandidat Capres terentu. Peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri tapi memiliki korelasi kuat dengan agenda Pemilu," katanya.

Ia pun membandingkan fenomena ini dengam hasil Pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump. Menurutnya, bahkan banyakan kalangan menilai kemenangan Trump dari Hillary Clinton karena mempratikkan propaganda ala Rusia, dan kemudian berlanjut di Brasil.

"Kalau nanti di Indonesia dipraktikkan dan berhasil maka akan jadi rule model. Itu menjadi ancaman demokrasi dan peradaban," katanya.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, jurang selisih elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Ini cukup tinggi hingga double digit di atas 15 persen. Hal itu merujuk dari survei sejumlah lembaga kredibel.

"Saya melihat secara elektabilitas kedua capres yang selisihnya double digit, di atas 15 persen," katanya.

Sementara pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan, perolehan suara Capres-Cawapres secara nasional masih rendah. Ia menggangap akan menjadi pintu masuk dan dimanfaatkan oknum untuk membuat kegaduhan.

"Kalau selisih perolehan suaranya tipis rawan gugatan ke MK," katanya.

Menurut Stanislaus, kerawanan lainnya adalah soal ujaran kebencian, hoaks, politik identitas yang mengandung SARA. Ia menilai politik identitas membuat masyarakat terpolarisasi, belum lagi dibumbui narasi "jika kalah berarti dicurangi".

"Ini kan narasi yang bisa memicu kegaduhan," katanya.

Namun, Stanislaus meyakini ancaman Pemilu dapat diatasi karena kesiapan TNI, Polri, dan BIN dalam pengamanan pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Kekuatan ini cukup untuk mengamankan pemilu. Jadi tak perlu takut. Cegah golput, tingkatkan partisipasi, dan perlu ketegasan dari penyelenggara Pemilu untuk menjalankan aturan," tuturnya. (kha)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini