nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

5 Poin Petisi Pegawai KPK, dari Bocornya Operasi hingga Perlakuan Khusus ke Saksi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 11 April 2019 14:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 11 337 2042018 5-poin-petisi-pegawai-kpk-dari-bocornya-operasi-hingga-perlakuan-khusus-ke-saksi-UgWK9vaR9X.jpg Gedung KPK.

JAKARTA – Muncul petisi yang berasal dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang penindakan. Petisi tersebut berisikan imbauan untuk menghentikan segala bentuk upaya yang menghambat penanganan kasus-kasus besar (big fish).

Petisi tersebut tersebar di kalangan wartawan. ‎Setidaknya, ada lima poin keluhan yang dituangkan penyidik dan penyelidik KPK dalam petisi tersebut. Petisi tersebut sengaja dibuat dan ditujukan untuk pimpinan lembaga antirasuah.

Pada poin pertama, kedeputian penindakan mengeluhkan ekspose kasus yang terkesan mengulur waktu hingga berbulan-bulan. Hal itu dianggap berpotensi menghambat pengembangan perkara ke level pejabat lebih tinggi.

Poin kedua, adalah tingkat kebocoran yang tinggi di penyelidikan. Dalam beberapa bulan belakangan, penyelidikan kerap bocor dan berujung kegagalan pada operasi tangkap tangan. Alhasil, hal itu berdampak pada munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai dan pimpinan, serta membahayakan keselamatan personel di lapangan.

Poin ketiga, pegawai juga mengeluhkan perlakuan khusus terhadap saksi. Mereka mengalami kesulitan memanggil saksi pada level jabatan atau golongan tertentu. Selain itu, sejumlah saksi juga mendapatkan perlakuan istimewa, seperti saksi yang masuk melalui basement, lift pegawai, dan masuk tanpa melalui lobi dan melakukan pendaftaran sebagaimana prosedur yang seharusnya.

(Baca juga: Bongkar Kasus E-KTP, 8 Pegawai KPK Dapat Penghargaan dari Dubes AS)

Poin keempat, pegawai juga mengeluhkan kesulitan mendapat izin penggeledahan di lokasi tertentu. Tanpa alasan objektif, pengajuan penggeledahan di lokasi tertentu tidak diizinkan. Hal itu membuat penyidik kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti.

Foto: Ist

Poin terakhir, pegawai juga menyoroti pembiaran dugaan pelanggaran berat. Sejumlah dugaan pelanggaran berat oknum di penindakan dinilai tidak ditindaklanjuti secara transparan oleh Pengawas Internal. Satu sisi, kode etik diterapkan dengan sangat ketat, tapi di di sisi lain hal itu berjalan lamban. Bahkan, penerapan sanksinya pelan-pelan menghilang seiring berjalannya waktu.

Para pegawai KPK mengaku sudah berupaya menyampaikan hal ini ke pimpinan KPK, baik melalui forum Wadah Pegawai maupun penyampaian langsung secara informal oleh personel yang ada di jajaran Kedeputian Penindakan. Namun, upaya itu menemui jalan buntu. Pegawai KPK khawatir jika hal itu didiamkan, maka wibawa lembaganya akan memudar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengamini adanya petisi tersebut. Febri menyebut petisi tersebut sebagai bagian dari masukan serta saran dari pegawai KPK di bidang penindakan. Petisi tersebut pun telah diterima pimpinan KPK.

"Dokumen itu sudah diterima. Pimpinan akan mengagendakan pertemuan dengan para pegawai tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi segera akan didengar, apa masukan tersebut secara langsung," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).

Menurut Febri, pimpinan siap menampung masukan dari para pegawai KPK, baik terkait kendala di tingat teknis maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karenanya, sambung Febri, pimpinan akan mengagendakan untuk mendengarkan aspirasi dari pegawainya.

"Di KPK kami mengenal konsep komunikasi yang egaliter sehingga hal-hal seperti ini, dinamika seperti ini sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Gejolak di internal KPK sebelumnya juga pernah terjadi ketika Wadah Pegawai (WP) KPK menggugat pimpinannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tata ‎cara mutasi dan rotasi di lembaga antirasuah. Namun, Pengadilan menolak gugatan tersebut.

Gejolak serupa biasa terjadi di KPK. Kata Febri, cara-cara seperti itu sebagai bentuk check and balances di sebuah lembaga. ‎Oleh karenanya, pimpinan KPK akan mendengarkan secara langsung aspirasi atau masukan dari pegawainya.

"Jadi dinamika yang terjadi di KPK kami pandang menjadi sebuah proses agar pegawai-pegawai atau pihak-pihak internal KPK dengan pimpinan itu tersalurkan dan bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Namun, Febri berharap gejolak atau dinamika di internal KPK tidak dimanfaatkan segelintir orang dari pihak luar untuk kepentingannya terkait penanganan suatu perkara. Ditekankan Febri, penanganan perkara di KPK saat ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup.

"Kami juga ingin pastikan satu hal. Jangan sampai apa yang terjadi saat ini kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang terkait dengan perkara yang ditangani KPK," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini