nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Panggil Kembali Staf Ahli Menag Terkait Jual Beli Jabatan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 12 April 2019 09:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 12 337 2042386 kpk-panggil-kembali-staf-ahli-menag-terkait-jual-beli-jabatan-O6ggCYk7va.jpg Sidang (Shutterstock)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Agama (Menag), Gugus Joko Waskito, pada hari ini. Gugus diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan jual-beli jabatan di Kemenag untuk tersangka Haris Hasanuddin (HRS).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HRS," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2019).

Sebelumnya, ‎Gugus mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan Romahurmuziy, pada Kamis, 28 Maret 2019. Gugus mengirimkan surat ke KPK dan meminta penjadwalan ulang.

 Baca juga: Periksa Staf Menag, KPK Endus Pertemuan Tersangka Haris dengan Lukman Hakim

Dalam perkara ini, ‎KPK mengendus adanya upaya tersangka Haris Hasanuddin untuk mencoba menemui Menag Lukman Hakim Saifuddin. Dugaan tersebut sempat dikonfirmasi tim penyidik KPK ke salah satu staf ahli Lukman Hakim Saifuddin.

 Pengadilan

KPK sendiri sebelumnya telah menggeledah sejumlah ruangan di Kemenag terkait kasus dugaan jual-beli jabatan. Ruangan yang digeledah diantaranya, ruang kerja Menag, Lukmah Hakim Saifuddin, ruang kerja Sekjen Kemenag, Nur Kholis, dan ruang kerja Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi.

Dari ruang kerja Menag, KPK menyita uang sebesar Rp180 juta dan 30 ribu Dollar Amerika Serikat serta dokumen. Sementara dari ruangan lainnya, KPK menyita sejumlah bukti tambahan penting berupa dokumen.

 Baca juga: KPK Periksa Staf Khusus Menag untuk Uji Kesaksian

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Ketum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

 Baca juga; Dalami Suap Romahurmuziy, KPK Periksa Sekjen DPR dan Stafsus Menag

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

Pada tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Romi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini