Share

Perdana Menteri dan Seluruh Pemerintahan Mali Umumkan Pengunduran Diri

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 19 April 2019 10:46 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 19 18 2045492 perdana-menteri-dan-seluruh-pemerintahan-mali-umumkan-pengunduran-diri-G7c9tMjTQv.jpg Perdana Menteri Mali, Soumeylu Boubeye Maiga menyatakan pengunduran diri pada, 18 April 2019. (Foto: Reuters)

BAMAKO – Perdana Menteri Mali bersama dengan seluruh jajaran pemerintahannya pada Kamis, 18 April menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri yang mendadak itu hanya berselang empat pekan setelah insiden pembantaian 160 penggembala etnis Fulani yang mengejutkan seluruh negeri.

“Presiden menerima pengunduran diri perdana menteri dan anggota pemerintah," demikian disampaikan dalam sebuah pernyataan dari kantor Presiden Ibrahim Boubacar Keita yang dilansir Reuters, Jumat (19/4/2019).

Perdana Menteri Soumeylou Boubeye Maiga tidak memberikan alasan pengunduran dirinya, tetapi para anggota parlemen pada Rabu diisukan telah membahas untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang dianggap gagal mencegah pembantaian terjadi dan melucuti persenjataan para milisi atau mengalahkan kelompok militan Islamis di Mali.

Pembantaian 23 Maret yang diduga dilakukan oleh para pemburu di komunitas Dogon terjadi di Ogossagou, sebuah desa di bagian tengah Mali yang dihuni oleh etnis Fulani. Insiden itu terjadi setelah serangan kelompok jihadis di sebuah pos pemeriksaan yang menewaskan sedikitnya 23 tentara, juga di wilayah tengah Mali. Kelompok afiliasi Al Qaeda yang memiliki banyak penggembala Fulani di barisannya mengklaim bertanggungjawab atas serangan tersebut.

Pihak berwenang Mali telah menahan lima orang yang dicurigai ikut serta dalam pembantaian itu. Tetapi mereka belum berhasil melucuti senjata milisi yang diyakini banyak orang mengatur kejadian berdarah tersebut, meskipun PM Maiga dan Presiden Keita berjanji untuk melakukannya.

Negara Sahel Afrika itu telah dalam kekacauan sejak pemberontakan oleh Tuareg dan sekutu jihadisnya mengambil alih setengah negara pada 2012. Pemberontakan tersebut mendorong Prancis untuk campur tangan untuk memukul para pemberontak mundur pada tahun berikutnya.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini