Jokowi: Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Pejuang Demokrasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 22 April 2019 21:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 22 605 2046712 jokowi-petugas-kpps-yang-meninggal-dunia-pejuang-demokrasi-lYRsF4gpGb.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan turut berduka cita kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang meninggal dunia usai pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

"Saya kemarin sudah menyampaikan jadi ucapan berduka cita yang mendalam atas meninggalnya petugas-petugas KPPS, juga beberapa yang di luar KPPS," kata Jokowi di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Kepala Negara mengatakan, puluhan petugas KPPS yang meninggal dunia tersebut merupakan pejuang demokrasi Indonesia.

 sd

Jokowi menambahkan, negara dan masyarakat berduka atas banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia usai bekerja dalam menjalankan pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Air.

"Saya kira beliau-beliau ini adalah pejuang demokrasi yang meninggal dalam tugasnya. Sekali lagi atas nama negara dan masyarakat saya mengucapkan duka yang sangat mendalam," tandas Jokowi

Sebelumnya, KPU mengungkapkan bahwa Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia bertambah menjadi 90 orang. Selain itu, KPU juga mencatat sebanyak 374 petugas KPPS sakit.

"Terkait dengan jumlah sementara sampai pukul 15.00, jumlah update KPPS yang tertumpa musibah 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit bervariasi," kata Ketua KPU Arief Budiman.

 sd

Adapun para petugas KPPS yang sakit hingga meninggal dunia tersebut tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Para petugas yang meninggal dunia maupun sakit ini diduga kelelahan usai bertugas melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu.

Arief memastikan, pihaknya akan memberi santunan kepada para korban, baik yang meninggal dunia maupun sakit. Saat ini, KPU masih membahas rencana santunan tersebut bersama Kemenkeu.

"KPU sudah membahas secara internal terkait santunan yang akan diberikan ke KPPS, dengan memperhitungkan regulasi BPJS. Besok Sekjen akan bertemu dengan para pejabat Kemenkeu kami usulkan dalam pembahasan," ujar Arief.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini