Diduga Terjadi Kecurangan, Hanura Minta Pemungutan Suara Ulang di Tapanuli Tengah
"Dugaan kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis, di antaranya intimidasi kepada para kepala desa. Para kepala desa lalu mengintimidasi masyarakat yang mendapat program pemerintah, seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Indonesia Sejahtera (KIS) agar memilih calon legislatif (caleg) tertentu. Bila masyarakat tidak memilih caleg yang ditunjuk kepala desa, kepala desa mengancam program pemerintah yang telah diterima masyarakat akan dicabut," tuturnya.
Dengan adanya dugaan tersebut, Denis menyebutkan, Hanura merasa sangat dirugikan. Pasalnya, pada Pileg 2014, Hanura keluar sebagai pemenang pileg di Kabupaten Tapteng dengan perolehan 8 kursi dan menjadikan mendapat jatah Ketua DPRD.
"Dengan dugaan sistem kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis, Partai Hanura di Tapteng untuk Pileg 2019 ini, sementara saat ini hanya memperoleh 1 kursi untuk DPRD Tapteng. Hanura sangat dirugikan," ucap Denis.
Baca Juga : Sejumlah Parpol Lapor Kecurangan Pemilu di Tapteng, Minta Digelar Pemungutan Ulang
