Prihatin Banyak Petugas KPPS Meninggal, Fahri Hamzah: Akibat Adanya Kesalahan Sistematis

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 25 April 2019 07:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 25 605 2047721 prihatin-banyak-petugas-kpps-meninggal-fahri-hamzah-akibat-adanya-kesalahan-sistematis-4vUmUvu12y.jpg Fahri Hamzah. (Dok Okezone)

JAKARTA - Jumlah korban meninggal yang terjadi kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pasca pelaksaan Pemilu Serentak 2019 terus bertambah. DPR pun memandang kejadian ini bukanlah hal yang wajar.

Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, kejadian tersebut bukanlah hal wajar mengingat banyaknya korban yang meninggal dan jatuh sakit.

"Itu enggak normal. Orang dikasih kerjaan, terus sampai meninggal ratusan itu enggak normal loh. Jangan dianggap normal. Peristiwa ini sangat memprihatinkan," ucap Fahri di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Fahri menilai, tidak ada di dunia ini, di negara demokrasi mana pun pemilu yang memakan korban hingga ratusan orang meninggal dunia, ribuan yang sakit seperti pemilu di Indonesia ini. Bahkan, sampai ada korban sosial berupa disintegrasi yang menganga, ada korban ekonomi karena harus mengeluarkan dana lebih dari Rp26 triliun, juga korban politik yang tidak stabil dalam kurun yang begitu lama.

"Jadi, korban yang begitu besar ini harus segera diakhiri. Ini terjadi akibat adanya kesalahan sistemik dalam cara kita menata regulasi dan kelembagaan pemilu, serta juga kultur daripada petugas pemilu kita," tutur Fahri.

ilustrasi (Ist)

Fahri menilai, kejadian yang tidak normal tersebut akibat sistem yang sejak awal diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu itu salah desain, sehingga korban pun berjatuhan.

"Nah, karena itu sebetulnya yang diperlukan adalah kearifan dari kita semua untuk mengakhiri problem yang terulang dalam setiap Undang-Undang Pemilu kita," ucapnya.

Selain itu, ia memandang UU Parpol dan Pemilu selalu dibahas di ujung tanpa investigasi menyeluruh tentang bagaimana sebuah desain sistem yang lubangnya itu tidak ada. Sehingga kalau orang mau melakukan satu kesalahan dalam sistem itu, tidak bisa karena sudah ditutup.

"Sekarang bagaimana coba? 813 ribu TPS itu, orang disuruh saksi masing-masing. Sudah saya cek, ternyata orang ini enggak sanggup membayar saksi, sehingga banyak sekali TPS yang tidak imbang. Di situlah ruang permainannya," ujarnya.

ilustrasi

Karena itu, Fahri meminta KPU dan Bawaslu lebih aktif merespons segala kecurangan yang disampaikan oleh masyarakat, jangan hanya sekali kali saja. Bila perlu, harus ada juru bicara atau petugas yang stand by setiap saat untuk menjelaskan ke publik.

"Harus ada jubir yang siap dan duduk 24 jam ngehadapi wartawan, ngetik di media sosial dan sebagainya. Tapi yang saya perhatikan, website-nya KPU juga Bawaslu enggak melakukan itu. Padahal yang bekecamuk itu di media sosial. Ini harusnya dijawab langsung," katanya.

Terkahir, ia menekankan bila pelaksanaan keseluruhan pemilu menjadi evaluasi presiden sebagai pengusul atas perubahan UU Pemilu dan Parpol, juga bahan evaluasi bagi parpol yang tidak independen atas kepentingan-kepentingan jangka pendek, yang dari awal merancang sistem pemilu ini berlubang.


Baca Juga : Cerita Keluarga Petugas KPPS yang Gugur Usai Mengawal 'Pesta Demokrasi' di Bekasi

"Maka kita harus berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan lagi mendesain sistem pemilu yang begini kacau dan rusak. Cukuplah ini yang terakhir," tuturnya.


Baca Juga : KPU & Bawaslu Bahas Santunan untuk KPPS yang Meninggal Dunia

(erh)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini