nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ibu Kota Akan Dipindah ke Luar Jawa, Ini Kriteria Lokasinya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 29 April 2019 19:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 29 337 2049514 ibu-kota-akan-dipindah-ke-luar-jawa-ini-kriteria-lokasinya-zFVJLh46oW.jpg Bambang Brodjonegoro (Arif/Okezone)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibu Kota Republik Indonesia harus dipindah ke luar Pulau Jawa, mengingat Jakarta sudah sangat padat dan rawan berbagai bencana. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menetapkan kriteria lokasi yang layak untuk dijadikan ibu kota negara.

Dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota yang dipimpin oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), ada tiga alternatif soal pemindahan ibu kota.

Jokowi memilih alternatif ketiga yakni ibu kota dipindah dari Jakarta ke luar Jawa.

Menteri Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengusulkan, lokasi strategis secara geografis untuk ibu kota negara ada di tengah wilayah Indonesia.

“Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan timur Indonesia,” ujar Bambang.

Menurutnya pemindahan ibu kota ke wilayah tengah juga untuk mewujudkan indonesiasentris. “Jadi kita dorong ibu kota yang Indonesiasentris.”

Lokasi pemindahan ibu kota memiliki lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia dan bisa dibangun sehingga tidak lagi memerlukan biaya pembebasan.

Jakarta

Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi risiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan,” ujarnya.

Sementara untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, Bambang itu mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota yang sudah existing, kota kelas menengah yang sudah existing.

“Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” ujarnya.

Kota tersebut diusulkan tidak jauh dari pantai karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim. Sehingga ibukota sebaiknya berlokasi tidak jauh dari pantai, tapi tidak harus di tepi pantai. Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai.

Kemudian harus diperhatikan juga sisi sosial. Bisa menekan potensi konflik-konflik sosial, dan juga diharapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang, karena bagaimanapun nanti aparatur sipil negara (ASN) akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut.

“Tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan, kita harus memastikan perimeternya sesuai, yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorialnya dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” katanya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini