BPN Prabowo-Sandi Klaim Temukan 9 Ribu Kesalahan Real Count KPU
JAKARTA - Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim menemukan sekira 9.000 lebih kesalahan input di aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) atau real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengatakan, temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU dalam tiga hari terakhir.
Di mana timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42%. Dari total data TPS yang sudah diverifikasi, ditemukan data eror sebanyak 6%.
“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entri data. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” ujar mustofa saat menggelar konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Ilustrasi real count KPU saat data masuk sebesar 52%
(Baca Juga: Real Count KPU 52,42 Persen, Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul)
Mustofa menambahkan, temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Kesalahan terbesar berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di Jabar, timnya menemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS (8%), Jateng 706 TPS (7,4%), dan Jatim sebanyak 385 (4%). Jika dijumlah, total kesalahannya mencapai 19,4 persen dan menguntungkan paslon 01.
“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan.Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," tutur Mustofa.
Sementara, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius. Ia memandang kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar dan sepele.
“Melihat besarnya prosentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” ucap Dahnil.
Kata Dahnil, pemilu yang jujur dan adil tidak akan bisa tercapai jika penyelenggara pemilu tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu imbuh dia, TPF kejahatan pemilu sangat diperlukan.
"Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik," kata Dahnil.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
