nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemindahan Ibu Kota Jadi Warisan Penting Jokowi, DPR Siap Berikan Dukungan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2019 03:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 14 337 2055290 pemindahan-ibu-kota-jadi-warisan-penting-jokowi-dpr-siap-berikan-dukungan-CQ4LyxpmmR.jpg Mukhamad Misbakhun (foto: ist)

JAKARTA - DPR akan memberikan dukungan payung hukum bagi pemindahan ibu kota negara ke lokasi baru. Dengan demikian, ide Presiden Joko Widodo ini akan terwujud nantinya.

“Saya yakin bisa. Saya tadi sudah mengajak Pak Bambang (Kepala Bappenas) untuk bertemu ketua DPR guna membicarakan bagaimana pembahasan legislasinya,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (13/5/2019).

Libur Isra Miraj Ruas Jalan Ibu Kota Ramai Lancar

Baca Juga: Apa Saja Risikonya jika Ibu Kota Dipindahkan ke Kalimantan? 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menambahkan, naskah akademik legislasi pemindahan ibu kota sebenarnya sudah siap. Hanya saja, kata Misbakhun, sampai saat ini memang belum ada rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota.

Namun demikian Misbakhun menegaskan, DPR bisa merevisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk memasukkan RUU terkait pemindahan ibu kota. “Begitu ada prolegnas perubahan dan kemarin kita menyepakati tiap bulan kita melakukan evaluasi terhadap Prolegnas," tutur legislator dari Partai Golkar itu.

Pemindahan ibu kota RI, kata Miskbakhun, akan menjadi legacy atau warisan penting Presiden Jokowi saat mengakhiri pemerintahannya pada Oktober 2024. Jokowi, kata dia, juga sudah membuat legacy ketika menggulirkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Pak Jokowi ingin memberikan legacy besar untuk bangsa dan negara. Di era pertama (2014-2019) sudah melakukan tax amnesty. Dan saya yakin ini (pemindahan ibu kota, red) menjadi legacy baru dari pemerintahan Pak Jokowi," jelas dia.

Misbakhun berharap pemerintah bisa bergerak cekatan mengajukan RUU yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota. Ibarat permainan sepak bola, kata dia, pemerintah memberikan umpan untuk dituntaskan oleh DPR.

Jika DPR serius menuntaskan proses legislasi pemindahan ibu kota, lanjut dia, hal itu akan menjadi catatan tersendiri. Menurutnya, hal itu bisa menjadi bukti bahwa DPR sangat serius ketika bekerja demi kepentingan rakyat banyak.

"Jadi DPR harus membuktikan diri, jangan hanya urusan MD3 bisa bekerja cepat, tetapi urusan yang berkepentingan seperti ini tak cepat. Jauh lebih baik di sisi masa jabatan 2014-2019 diisi isu substansial semacam ibukota ini," katanya.

Baca Juga: Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2020 

Misbakhun memprediksi, dalam 5-6 bulan ke depan, DPR RI bisa bekerja cepat menyelesaikan pembahasan legislasi menyangkut pemindahan ibu kota negara. Menurutnya, DPR bisa membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan pembahasan RUU pemindahan ibu kota.

“Ke depan payung legislasi ibu kota baru ini adalah penguat. Siapa pun presidennya ke depan berkewajiban melaksanakan amanat undang-undangnya," pungkas Misbakhun.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini