nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Diuji di MK, UU Fidusia Disebut Sudah Beri Kekhususan Jaminan Kebendaan

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 14 Mei 2019 22:18 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 14 337 2055736 diuji-di-mk-uu-fidusia-disebut-sudah-beri-kekhususan-jaminan-kebendaan-oWzpyn2Lrv.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA – Sidang uji materi Pasal 15 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai frasa "atas kekuasaannya sendiri" tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pada sidang yang digelar Senin 13 Mei 2019, ahli hukum perdara Universitas Indonesia Akhmad Budi Cahyono dihadirkan. Ia menuturkan, kalau 15 Ayat (2) dan (3) adalah pasal yang membuat jaminan berupa kebendaan. Dalam hal ini, jaminan fidusia memiliki kekhususan dibandingkan jaminan lainnya untuk mengikat kreditur dan debitur.

Akhmad menjelaskan, jaminan fidusia adalah jaminan khusus kebendaan yang mengikat kreditur dan debitur sejak zaman Belanda. Aturan ini memberikan penerima jaminan atau kreditur lebih diutamakan. Menurutnya, hak khusus yang diterima kreditur pada jaminan fidusia diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

“Salah satu karakteristik sebuah jaminan khusus kebendaan yakni mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda yang dimiliki debitur guna menjamin kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian pokoknya jika debitur wanprestasi,” katanya saat memberikan keterangannya sebagai saksi ahli di MK.

(Baca Juga: Kemenkumham: UU Jaminan Fidusia Sudah Berikan Perlindungan Hukum

Menurut Akhmad, adanya kemudahan eksekusi sangat penting. Utamanya untuk menarik kreditur agar memberikan dananya dalam bentuk pinjaman agar memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Ia menilai, tanpa hal tersebut, kreditur akan enggan memberikan dananya kepada debitur dalam bentuk pinjaman.

Ilustrasi 

Objek jaminan fidusia, kata Akhmad, pada umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan benda tetap. Namun, jangan sampai kreditur dirugikan disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi saat debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya.

Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia junto Pasal 29 Ayat 1a UU Jaminan Fidusia. Apabila Debitur, kata Akhmad, tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada di bawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

(Baca Juga: Kemenkumham Lacak Data "Aset Haram" di Swiss‎

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini