nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Amnesty: Tentara Myanmar Lakukan Kejahatan Perang Baru di Rakhine

Rahman Asmardika, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2019 16:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 29 18 2061887 amnesty-tentara-myanmar-lakukan-kejahatan-perang-baru-di-rakhine-q56TbSqmIQ.jpg Foto: Reuters.

AMNESTY International pada Rabu menuduh Myanmar bersalah telah melakukan “kejahatan perang” baru, pembunuhan di luar hukum, dan penyiksaan dalam perlawanannya terhadap pemberontak etnis Rakhine.

Angkatan bersenjata Myanmar telah mengerahkan ribuan tentara dan artileri berat di seluruh Negara Bagian Rakhine dalam beberapa bulan terakhir di mana pemberontak Arakan Army (AA) berseteru dengan pemerintah untuk memperoleh otonomi yang lebih besar bagi etnis Budha Rakhine di negara bagian itu.

Negara Bagian Rakhine telah lama menjadi wilayah panas bagi Myanmar. Pada 2017, Rakhine juga menjadi operasi penumpasan berdarah yang dilakukan militer terhadap komunitas Muslim Rohingya. Operasi tersebut memaksa sekitar 740.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam kekerasan yang disebut penyelidik PBB seperti sebuah "genosida".

Pada Rabu, Amnesty mengatakan bahwa mereka memiliki "bukti baru" militer Myanmar saat ini "melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya" terhadap etnis Rakhine, menyebutkan pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan paksa.

Akses ke daerah konflik sangat dibatasi tetapi detail mengenai kematian warga sipil telah muncul selama beberapa pekan dan bulan terakhir. Laporan Amnesty didasarkan pada sejumlah wawancara dengan orang-orang dari berbagai kelompok etnis, foto, video, dan citra satelit.

Laporan itu mendokumentasikan tujuh pembunuhan tidak sah yang menewaskan 14 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Amnesty mengatakan bahwa Myanmar telah mengerahkan unit-unit infanteri yang terkenal untuk melawan etnis Rakhine.

Beberapa Muslim Rohingya yang tetap tinggal di daerah itu juga tewas.

"Operasi baru di Negara Bagian Rakhine menunjukkan militer yang tidak menyesal, tidak direformasi, dan tidak bertanggung jawab meneror warga sipil," kata Direktur Regional Amnesty, Nicholas Bequelin sebagaimana dilansir AFP, Rabu (29/5/2019).

Seorang juru bicara militer Myanmar tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar atas laporan tersebut.

Kelompok hak asasi itu juga mengkritik pemerintah karena memilih untuk "tetap diam" sementara pasokan obat-obatan, makanan, dan bantuan kemanusiaan ke Rakhine tetap diblokir oleh pihak berwenang.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini