Laporan itu mendokumentasikan tujuh pembunuhan tidak sah yang menewaskan 14 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Amnesty mengatakan bahwa Myanmar telah mengerahkan unit-unit infanteri yang terkenal untuk melawan etnis Rakhine.
Beberapa Muslim Rohingya yang tetap tinggal di daerah itu juga tewas.
"Operasi baru di Negara Bagian Rakhine menunjukkan militer yang tidak menyesal, tidak direformasi, dan tidak bertanggung jawab meneror warga sipil," kata Direktur Regional Amnesty, Nicholas Bequelin sebagaimana dilansir AFP, Rabu (29/5/2019).
Seorang juru bicara militer Myanmar tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar atas laporan tersebut.
Kelompok hak asasi itu juga mengkritik pemerintah karena memilih untuk "tetap diam" sementara pasokan obat-obatan, makanan, dan bantuan kemanusiaan ke Rakhine tetap diblokir oleh pihak berwenang.
(Rahman Asmardika)