Aparat Diharapkan Mampu Bongkar Aktor Intelektual di Balik Aksi 21-22 Mei
JAKARTA – Kericuhan terjadi antara aparat keamanan dengan massa aksi 21-22 Mei lalu di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan beberapa titik lainnya. Sejumlah aktivis kepemudaan dan mahasiswa meminta semua pihak menjaga kondusitivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat pascakejadian itu.
Bendahara Umum DPP KNPI, Twedy Novriadi Ginting, meminta aparat menindak tegas pelaku antara lain dengan mengungkap ke publik aktor intelektual termasuk para elite yang menjadi provokator sekaligus memberikan hukuman atas tindakan yang telah mengancam keamanan negara tersebut.
“Fakta dan temuan di lapangan sudah jelas ada skenario rapi dan terencana menciptakan kerusuhan di aksi 21-22 Mei 2019 dan ini terjadi. Beruntung bisa diredam dan diantisipasi tidak menjadi kerusuhan massal oleh aparat gabungan TNI/Polri,” kata dia di Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Menurut Twedy, adanya aksi 21-22 Mei 2019 yang dilatarbelakangi kepentingan elektoral Pilpres 2019 sarat dengan upaya makar dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan melawan hukum.
Disadari dia, di balik gejolak politik yang terjadi saat ini, ada kepentingan besar yang berada di belakang kelompok tertentu.
“Pascapertarungan Pilpres 2019 ini bukanlah lagi pertarungan antara 01 dan 02, tapi sebenarnya ada kepentingan besar di belakangnya,” ucapnya.
Meski begitu, dia menyebut tidak akan ada gejolak politik yang mengkhawatirkan seperti peristiwa kerusuhan 1998 silam setelah aksi massa 22 Mei kemarin. Apalagi sekarang kelompok masyarakat di Aceh mulai kembali memanaskan isu referendum belakangan ini.
“Beberapa kelompok di Aceh berbicara soal referendum di Aceh. Ini kan sangat berbahaya. Maka jangan sampai momentum lima tahunan ini menghancurkan bangsa Indonesia hanya karena kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok. Tapi saya yakin, tidak akan ada gejolak yang mengkhawatirkan setelah aksi 22 Mei ini. Kita lihat saja,” tuturnya.
Di sisi lain, Aktivis Mahasiswa Ilmu Alquran Kampus PTIQ Jakarta, Ahmad Hariri mengaku pihaknya sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada aksi 22 Mei 2019. Apalagi banyak yang memaknai sebagai jalan jihad bagi beberapa pendukung fanatik paslon 02.
“Jihad apa aksi 22 Mei itu, wong yang dibela orang yang ingin jadi presiden sampai harus berhadap-hadapan antar sesama umat Islam di bulan puasa lagi, kita prihatin sekali,” tuturnya.
“Jadi marilah saya kira Ramadan ini kita harus jadikan momentum sebagai bangsa menjadi lebih kuat, kita justru bersatu melawan para pihak yang berupaya melakukan gerakan-gerakan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Analis media dan politik, Syukron Jamal menilai aksi di depan Bawaslu itu merupakan ekspresi akumulasi frustasi atas hasil pilpres 2019 yang tidak sesuai harapan salah satu paslon. Mengingat para pendukungnnya yang sudah dengan beragam cara meraih simpati publik termasuk melalui politik identitas seperti halnya yang mereka lakukan di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dia memandang aksi 21-22 Mei 2019 sangat disayangkan terjadi terlebih berlangsung ricuh, reaksi atas hasil pengumuman KPU dengan langsung mengerahkan massa jelas merusak tatanan demokrasi yang ada. Padahal menurutnya proses penentuan pemenang secara konstitusional masih ada yaitu melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) yang awalnya sempat tidak ingin dilakukan oleh paslon nomor urut 02.
“Memang aksi 21-22 Mei 2019 ini saya melihat memang sudah by design ya untuk membuat situasi keruh lalu kemudian membangun opini dimata masyarakat termasuk dunia internasional. Tujuannya sangat mudah terbaca, mendelegitimasi pemerintah yang sah,” tutur Syukron.
Ia menambahkan saat ini pascaaksi 22 Mei, pihak-pihak tertentu masih berupaya memupuk situasi politik yang memanas dengan membangun opini di masyarakat khususnya melalui sosial media dan lain-lain memojokkan pihak aparat dan pemerintah sehingga emosi masyarakat bangkit.
“Upaya memanasi situasi dan provokasi masyarakat pasca aksi 22 Mei ini masih berlangsung di sosial media misalnya, dalam berbagai bentuk. Saya membaca aksi serupa masih akan terjadi seiring dengan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) masih akan berjalan,” tuturnya.
Selain itu, Syukron berharap dengan adanya fakta-fakta tersebut menyadarkan banyak pihak elite politik dan para pendukungnnya termasuk masyarakat luas bahwa upaya-upaya membuat kekacauan dan kerusuhan hanya akan membuat kita sebagai bangsa dan negara makin terjerembab jatuh ke dalam perpecahan.
Baca Juga : Menhan: Soenarko Tak Selundupkan Senjata, Senjatanya Sudah Ada
“Demokrasi itu membutuhkan kebijaksanaan, jadi kita sangat berharap kepada para elit untuk marilah kita bersatu membangun negeri ini. Jangan emosi masyarakat justru diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dan melawan hukum,” katanya.
Baca Juga : Tokoh Nasional Diancam Dibunuh, Presiden Jokowi Pertebal Pengamanan
(Erha Aprili Ramadhoni)
