nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Surat Dakwaan Sofyan Basir Dilimpah ke Pengadilan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2019 16:18 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 14 337 2066516 surat-dakwaan-sofyan-basir-dilimpah-ke-pengadilan-fQulcWfoRY.jpg Sofyan Basir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum ‎pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan surat dakwaan untuk Direktur Utama (Dirut) non-aktif PT PLN, Sofyan Basir. Surat dakwaan tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari ini.

"Hari ini Jumat (14 Juni 2019), Penuntut Umum KPK telah melimpahkan dakwaan berserta berkas perkara terdakwa Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) Tbk. ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).

Selanjutnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan mengagendakan jadwal persidangan perdana untuk Sofyan Basir. Agenda perdana persidangan untuk Sofyan Basir yakni pembacaan surat dakwaan.

Febri menjelaskan, dalam surat dakwaan tersebut, tim Jaksa akan menguraikan lebih rinci dan sistematis dugaan perbuatan dan peran terdakwa Sofyan dalam perkara dugaan suap terkait kontrak kerjasama PLTU Riau-1 tersebut.

"Pada perkara ini terdakwa diduga membantu pelaku lain dalam melakukan korupsi tersebut, oleh karena itu KPK mendakwa menggunakan Pasal 12 a juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 56 ke 2 KUHP atau Pasal 11 Jo. Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke 2 KUHP," kata Febri.

Febri

Baca Juga: Sofyan Basir Sedang di Prancis saat Ditetapkan Jadi Tersangka Suap

Sofyan Basir sendiri merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu‎ menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, serta Sekjen Golkar, Idrus Marham.

Eni, Kotjo, dan Idrus telah divonis ‎bersalah dalam perkara tersebut. Eni dan Kotjo telah dieksekusi karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Idrus, masih dalam proses upaya hukum banding.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu ‎Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham menerima suap dari Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukkan proyek yang dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, PLN tidak menanggapi permohonan itu hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan untuk diberikan jalan berkoordinasi dengan PLN agar mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Sofyan

Diduga, telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900juta tersebut. Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini