Lantik Eka Supria Jadi Bupati Bekasi, Ridwan Kamil: Ini Ujian Bukan Rezeki
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi menggantikan bupati sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin yang tersandung kasus korupsi. Pelantikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.32-1192 Tahun 2019.
Eka Supria Atmaja sebelumnya didapuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati setelah Neneng mengundurkan diri pada Maret 2019. Setelah ada kekuatan hukum tetap, pada 29 Mei 2019, sesuai aturan, Eka harus dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif.
Pelantikan yang berlangsung pada 12 Juni di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan dalam amanatnya, pelantikan ini sudah menjadi garis tangan dan takdir Allah SWT.
"Ini adalah ujian bukan rezeki. Karena tidak semua lulus dalam ujian. Jadi, saya doakan Bapak (Eka Supriatmaja) selamat dunia akhirat, khusnul hotimah, dan lulus ujian dari Allah dalam menerima kekuasaan," ujar Emil dalam keterangannya, Jumat (14/6/2019).
(Baca Juga: Eka Supria Jadi Bupati Bekasi Gantikan Neneng Hasanah yang Terlibat Suap Meikarta)
Ridwan Kamil menyampaikan agar Eka menjalani jabatannya dengan memegang teguh tiga nilai, yakni integritas, melayani dengan hati dan profesional. Ketiganya merupakan kunci untuk bisa mengemban amanah dengan baik.
"Kenapa (jabatan) ujian? Karena harus dilalui dengan kehati-hatian dan tidak semuanya lulus. Syaratnya agar lulus ujian, jaga benteng integritas. Jangan sampai kejadian lagi (kasus korupsi), karena Bekasi ini proyeknya banyak, industrinya banyak, pasti godaan dari pihak ketiga banyak,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Emil itu menambahkan, mengenai melayani dengan hati, maksudnya agar pelayanan publik bisa menjadi perhatian, mulai dari penggangguran hingga infrastruktur. Untuk nilai profesional, karena revolusi industri 4.0, panggungnya ada di Bekasi, karena banyak industri.
"Masalah wakil bupati silakan musyawarahkan, jangan bertengkar dan kita tunjukkan sila keempat (Pancasila). Musyawarah mufakat itu harus jadi suatu pegangan dalam memutuskan masalah politik dan kekuasaan," tuturnya.
