TKN Nilai Poin Permohonan BPN Tidak Sesuai Kewenangan MK

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 15 Juni 2019 05:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 15 605 2066697 tkn-nilai-poin-permohonan-bpn-tidak-sesuai-kewenangan-mk-E401PnIjw9.jpg Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago. (Foto: Muhammad Sabki/Okezone)

JAKARTA – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, menilai sejumlah poin permohonan yang dibacakan Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Ia mengatakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengadili hasil penghitungan suara.

"Terkait subtansi permohonan mereka yang tidak sesuai dengan kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 475 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu mengadili hasil perselisihan penghitungan KPU yang memengaruhi hasil akhir," kata Irma saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (15/6/2019).

(Baca juga: Fakta-Fakta Sidang PHPU MK, Nomor 1 Substansinya)

Dia mengatakan, poin permohonan itu lebih tepat untuk di ajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Sesuai dengan Pasal 463 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berwenang mengadili pelanggaran pemilu yang bersifat TMS adalah Bawaslu," papar Irma.

Sidang MK. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Kendati demikian, dirinya mengaku tidak heran dengan apa yang disampaikan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Menurut dia, BPN dalam hal ini selalu menuding paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, KPU, dan Bawaslu.

"Lalu tidak percaya MK dan terakhir saat sidang pertama hari ini, tim hukum mereka kembali menggiring opini publik agar menyalahkan MK dengan mengatakan petugas MK tidak mampu melayani pengiriman atau penerimaan barang bukti 12 truk dokumen," ungkapnya.

(Baca juga: BPN Minta Perlindungan Saksi Sidang Sengketa Pilpres karena Rawan Tekanan)

"Padahal faktanya, menurut hakim, petugas MK siap kapan saja menerima 12 truk tersebut sesuai dengan jam kerja. Jadi, menurut saya, jika tidak punya bukti, janganlah giring opini publik dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu, sepertinya mereka kehabisan alasan karena tidak mampu menghadirkan 12 truk dokumen tersebut," pungkasnya.

Diketahui dalam petitum Prabowo-Sandi memohon agar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Total ada 15 tuntutan terkait gugatannya di MK.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini