Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Dinilai Giring Hakim MK Jadi Mahkamah Kalkulator

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 15 Juni 2019 14:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 15 605 2066778 tim-hukum-prabowo-sandiaga-dinilai-giring-hakim-mk-jadi-mahkamah-kalkulator-sSVP1Y36Nr.jpg Sidang sengketa pemilu 2019 pertama di MK (Okezone)

JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dinilai menggiring Hakim Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator. Padahal, mereka sendiri yang tidak ingin MK menjadi demikian.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Mahkamah Keadilan untuk Rakyat' di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

 Baca juga: Kubu Jokowi Minta Prabowo Cs Tak Bawa Perasaan ke MK

Juanda menyoroti sejumlah bukti-bukti yang dibacakan kuasa hukum pemohon dalam hal ini Prabowo-Sandi dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

 Sidang Pertama Sengketa pemilu 2019

Ia menilai penyampaian bukti pemohon dapat menggiring hakim konstitusi menjadi mahkamah kalkulator.

"Nah kemarin, mau tidak mau pasangan 02 melalui kuasa hukumnya juga menerapkan persoalan ada 37 ribu TPS yang akhirnya mempengaruhi 8 juta suara. Nah ini kan menggiring supaya hakim konstitusi juga bicara kalkulator sebenarnya," ujar Juanda.

 Baca juga: Mahfud MD: Secara Kuantitatif Sengketa Hasil Pilpres 2019 Sudah Selesai!

Lebih lanjut, dia berkata kuasa hukum Prabowo-Sandi juga menunjukkan sikap tidak konsisten melalui bukti yang diajukannya. Hal ini dinilai dapat mencoreng tim 02 sendiri.

"Artinya ada ketidakkonsistenan 02 dalam hal memegang prinsip awalnya juga. Agak tercoreng saat itu," katanya.

Diwartakan sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi saat mendaftarkan gugatan PHPU ke MK berharap agar institusi tersebut tidak sekadar menjadi Mahkamah Kalkulator. MK diminta dapat menggali rasa keadilan dari gugatan yang diajukan pemohon.

 Baca juga: MK Tegaskan Tidak Ada Ancaman terhadap Hakim Konstitusi

"Kami mencoba mendorong MK juga bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu makin dahsyat,” ujar BW, di Gedung MK, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019 malam.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini