Kubu Prabowo Sebut "Mahkamah Kalkulator", Kubu Jokowi: Itu Tindakan Tak Etis!

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 18 Juni 2019 16:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 18 605 2067898 kubu-prabowo-sebut-mahkamah-kalkulator-kubu-jokowi-itu-tindakan-tak-etis-xI4kftzsxc.jpg Sidang gugatan Pilpres 2019 di MK (foto: Heru/Okezone)

JAKARTA - Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto sempat menyinggung soal rezim korup dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tak berubah menjadi "Mahkamah Kalkulator". Pernyataan itu dilontarkan ketika mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK.

Menurut tim hukum Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pernyataan itu sangatlah tidak etis dilontarkan oleh seseorang yang hendak berperkara di MK. Pasalnya, kalimat itu dinilai telah merendahkan martabat MK di khalayak.

"Tindakan tidak etis dan merusak martabat Mahkamah ini tidak dapat ditoleransi untuk menjaga martabat dan kewibawaan Mahkamah yang berperan sebagai penjaga konstitusi," kata anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

 Sidang Gugatan Pilpres di MK

Apalagi, kata Luhut, hal itu dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindakan contempt of court karena disampaikan secara resmi dalam persidangan melalui permohonan tertulis, bukan sekadar opini di luar persidangan.

"Perlu kami ingatkan, pemohon secara tersurat telah melabelkan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini dengan “Mahkamah Kalkulator”, sebagaimana tertulis pada halaman 1 permohonan pemohon," tutur Luhut.

Luhut berpandangan, kubu Prabowo-Sandi secara terang-terangan menyebut Mahkamah sebagai "Mahkamah Kalkulator” di bagian awal Permohonan. Bagi tim hukum Jokowi-Ma'ruf, pernyataan itu juga telah meruntuhkan kredibilitas Pemohon dalam membangun seluruh argumennya di hadapan Mahkamah.

 

"Karenanya, patut bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan pemohon karena telah merusak martabat Mahkamah, menyerang integritas Mahkamah, dan menghancurkan kepercayaan terhadap hukum serta merupakan contempt of court," ujar Luhut.

Oleh karena itu, tim hukum Paslon nomor urut 01 itu, seluruh petitum permohonan pemohon pada bagian ini patut untuk dikesampingkan secara hukum.

 Sidang Gugatan Pilpres di MK

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini