nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Situs Pemerintah Selandia Baru "Gantikan" Israel dengan Palestina dalam Petanya

Rahman Asmardika, Jurnalis · Rabu 19 Juni 2019 11:08 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 19 18 2068177 situs-pemerintah-selandia-baru-gantikan-israel-dengan-palestina-dalam-petanya-xWT0RWIN0x.jpg Foto: New Zealand Immigration

WELLINGTON - Situs web resmi dinas imigrasi Selandia Baru menghapus lembar informasi (fact sheet) mengenai Palestina dari lamannya setelah menimbulkan kecaman dan kemarahan karena mengidentifikasi Israel sebagai Palestina dalam petanya.

Peta yang dipublikasikan dalam situs web sebagai bagian dari lembar informasi mengenai imigran Palestina di Selandia Baru itu memperlihatkan Israel dengan warna biru dan ditandai sebagai ‘Palestina’. Tepi Barat tidak termasuk dalam wilayah yang disorot.

Institut Israel Selandia Baru meminta menteri imigrasi untuk "segera meminta maaf atas gambar yang menyinggung dan mengonfirmasi bahwa itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah." Institut itu juga menyerukan penyelidikan atas munculnya gambar tersebut.

Laporan Jewish News yang dilansir RT, Rabu (19/6/2019) menyebutkan bahwa direktur institut itu, Ashley Church, menyebut peta itu "sangat ofensif dan sama seperti Imigrasi Selandia Baru menampilkan peta Inggris yang menghapus Skotlandia dan Wales dan merujuk keseluruhan Kepulauan Inggris sebagai Inggris."

Peta tersebut menandai Yerusalem Timur sebagai "ibu kota yang ditunjuk" dari negara Palestina, yang juga menjadi masalah bagi Institut itu. Dokumen tersebut juga merujuk pada "penindasan masif terhadap warga Palestina" yang dilakukan oleh Israel selama Intifada Kedua, dan menunjuk pada sanksi ekonomi Israel dan blokade terhadap Gaza.

Ironisnya, Selandia Baru adalah negara yang sering tidak dicantumkan dalam peta. Pada Februari, Ikea terpaksa meminta maaf setelah menjual peta yang tidak mencantumkan Selandia Baru. Tahun lalu dewan pariwisata negara itu bahkan meluncurkan kampanye #GetNZontheMap, yang menampilkan Perdana Menteri Jacinda Arden.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini