nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menag dan Khofifah Bakal Bersaksi di Sidang Jual-Beli Jabatan Hari ini

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 19 Juni 2019 10:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 19 337 2068172 menag-dan-khofifah-bakal-bersaksi-di-sidang-jual-beli-jabatan-hari-ini-ZnO6UCvXFd.jpg Khofifah Indar Parawansa. (Foto : Fakhrizal Fakhri/Okezone)

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan sidang lanjutan perkara dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk terdakwa Haris Hasanuddin, pada hari ini, Rabu (19/6/2019). Agenda persidangan masih pemeriksaan sejumlah saksi.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, pada sidang hari ini. Keduanya akan bersaksi untuk terdakwa Haris Hasanuddin.

"Ya info yang kami dapat dari JPU begitu saksinya," kata kuasa hukum terdakwa Haris Hasanuddin, Samsul Huda Yudha kepada Okezone, Rabu (19/6/2019).

‎Dalam perkara ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)‎ Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa jaksa telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Menurut Jaksa, Romi dan Lukman mempunyai peran melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.


Baca Juga : KPK Periksa 2 Calon Rektor UIN Ar-Raniry Terkait Jual-Beli Jabatan di Kemenag

Atas perbuatannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.


Baca Juga : Telisik Peran Romahurmuziy dalam Jual-Beli Jabatan, KPK Periksa 7 Saksi

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini