MK Tolak Dalil Kecurangan Situng Versi Kubu Prabowo

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2019 17:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 27 605 2071711 mk-tolak-dalil-kecurangan-situng-versi-kubu-prabowo-OIFb5xVdFU.jpg

JAKARTA - Hakim Konstitusi menolak dalil kubu Prabowo-Sandi kecurangan suara di sistem informasi perhitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam permohonannya, tim hukum paslon 02 menyebutkan bahwa Prabowo-Sandiaga kehilangan 2.871 suara dalam sehari.

Sementara, paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin suaranya bertambah 991 suara. Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menyatakan, dalil tersebut tidak beralasan hukum.

"Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Enny di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Enny menjelaskan, KPU telah mengajukan keberatan terhadap dugaan kecurangan itu lantaran tim hukum Prabowo-Sandi tidak mendalilkan pada bagian mana terjadi kecurangan Situng. Selain itu, tim hukum Prabowo-Sandi juga tidak menjelaskan korelasi sistem hitung cepat dan perolehan suara pada rekapitulasi akhir.

 Sidang Gugatan Pilpres di MK

Sementara alat bukti berupa video yang dilampirkan Prabowo-Sandi tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil yang disampaikan.

Setelah mencermati, kata Enny, Mahkamah menilai video tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam yang menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Profesor Soegianto Soelistiono, pernah mengunggah data laman web situng di dalam akun "Facebook" dengan tambahan narasi.

Menurut hakim, video tersebut hanya menarasikan akun Facebook milik orang lain yang sedang menampilkan perolehan suara masing-masing paslon.

"Mahkamah, terhadap bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun 'Facebook,' yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara paslon," ujar dia.

 Sidang Gugatan Pilpres di MK

Selain itu, Mahkamah menekankan situng bukan merupakan basis penghitungan hasil rekapitulasi suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. Sehingga, tuduhan kehilangan suara tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dibenarkan oleh MK.

"Narasi-narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon," tutup dia.

(wal.-)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini