Yusril Tanggapi Kubu Prabowo: Mustahil Bawa Perselisihan Pilpres ke Mahkamah Internasional

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 29 Juni 2019 05:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 29 605 2072423 yusril-tanggapi-kubu-prabowo-mustahil-bawa-perselisihan-pilpres-ke-mahkamah-internasional-VEZZqtLRPk.jpg Yusril Ihza Mahendra (Okezone)

JAKARTA – Kubu Prabowo-Sandiaga berwacana membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah International. Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menilai misi itu hampir mustahil bisa dilakukan.

“Hampir mustahil membawa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Internasional, karena bukan menjadi kewenangannya," kata Yusril dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Yusril meminta kubu Prabowo menjelaskan secara rinci soal wacana membawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional supaya masyarakat awam paham.

Pasalnya, Pilpres merupakan peristiwa politik dan berbeda yurikdiksinya yang ditangani oleh Mahkamah International. "Kalau sengketa pemilu presiden dibawa ke Mahmakah Internasional, maka akan ditolak."

 Sidang Gugatan Pilpres di MK

Sidang sengketa Pilpres di MK (Okezone)

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak seluruh gugatan diajukan Prabowo-Sandiaga.

(Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Upaya Hukum Lain Pasca-Putusan MK)

Yusril menyatakan putusan MK sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Prabowo-Sandiaga. Setelah putusan MK, lanjut dia, semua proses Pilpres sudah selesai hanya tingga menunggu penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU.

(Baca juga: Prabowo Bubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur)

Yusri lalu menjelaskan keberadaan dan kewenangan Mahkamah Internasional. Ada dua Mahkamah Internasional di dunia dan kedudukannya di Den Haag, Belanda.

Pertama adalah International Court of Justice (ICJ) berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini dibentuk hampir bersamaan dengan PBB yakni pada 1948. Fungsinya mengadili sengketa antarnegara, misalnya soal perbatasan negara.

Kedua, International Criminal Court (ICC) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada 1998. Fungsinya mengadili pelaku kriminal perorangan atau kelompok yang dinilai sangat serius, seperti kejahatan perang atau genosida.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini