Jokowi- Ma'ruf Diminta Perhatikan Aceh Secara Khusus
ACEH BESAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin hasil pemilihan umum 17 April 2019 sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu.
Banyak harapan yang digantungkan kepada ke dua sosok yang akan memimpin bangsa Indonesia itu hingga lima tahun mendatang untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa umumnya dan Aceh khususnya.
"Sebagai provinsi yang berada di ujung paling barat Indonesia dan memiliki kekhususan melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tentu masyarakat Aceh sangat berharap perhatian khusus dari sosok Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk lima tahun mendatang," kata Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh, Prof Samsul Rizal di Banda Aceh, seperti dikutip dari Antaranews, Minggu (30/6/2019).
Ia menjelaskan selama memimpin Indonesia pada periode pertama, Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan perhatian besar terhadap provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.
“Masyarakat Aceh berharap untuk lima tahun mendatang mendapat perhatian lebih besar lagi,” katanya.
Perhatian khusus dari orang nomor satu dan dua di Tanah Air tersebut sangat dibutuhkan oleh provinsi di ujung barat tersebut guna mempercepat pembangunan di Bumi Iskandar Muda sehingga tidak tertinggal dengan provinsi lainnya baik dari sektor infrastruktur, ekonomi dan juga berbagai sektor lainnya.
Menurut dia ada beberapa program pembangunan strategis nasional yang sedang berjalan di Aceh seperti pembangunan ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer, pembangunan empat waduk besar di Kroto Paya Bakong, Rukoh Pidie, Tiro Pidie dan Paya Guci, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK ) Arun juga masuk dalam PSN.
"Kami berharap pembangunan program strategis nasional yang saat ini sudah berjalan di Aceh dapat terus ditingkatkan dan dapat ditambah serta dapat dipercepat lagi pembangunannya," katanya.
Ia juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan dan mensinkronkan berbagai turunan Undang Undang Pemerintahan Aceh baik terkait Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Presiden sehingga tidak ada alasan lagi dari mantan kombatan yang mengatakan Presiden tidak memenuhi apa yang telah disepakati dari MoU Helsinky.
Orang nomor satu di Kampus Unsyiah tersebut juga mengatakan kehadiran berbagai turunan dari UUPA itu untuk mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Aceh yang memiliki dana besar yang dialokasikan melalui Dana Otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat.
"Kami ingin menunjukkan kepada daerah lainnya melalui dana yang dialokasikan tersebut Aceh bisa membangun lebih baik dan untuk mewujudkan percepatan ini juga butuh perhatian khusus dari Presiden dan Wakil Presiden," katanya.
Ia juga berharap kepada Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dapat merealisasikan seluruh janji-janji yang disampaikan saat kampanye dalam upaya mewujudkan berbagai program pembangunan dan menyejahterakan rakyat di seluruh provinsi di Tanah Air.
Fokus Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan.
"Pemerintah baru harus lebih fokus pada sektor penguatan ekonomi kerakyatan sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara dapat terwujud di masa mendatang," katanya di Banda Aceh.
