Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Diharapkan Bisa Lugas dan Berani Seperti Bung Karno
BEKASI - Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sudah genap berusia 60 tahun. Dekrit ini merupakan keputusan yang dikeluarkan Presiden Soekarno atas kegagalan Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dalam melaksanakan UUD baru, sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Kegagalan ini sempat mengguncang situasi Indonesia.
Keputusan Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945 (asli) yang tertuang dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dianggap sebagai langkah terbaik untuk mewujudkan kembali persatuan dan kesatuan nasional yang hampir terpecah.
"Hari ini tepat 60 tahun lalu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945 dikeluarkan oleh Bung Karno Presiden RI Pertama untuk meluruskan konstitusi kita untuk kembali ke UUD 1945 (asli)," kata Mochtar Mohamad, mantan Ketua Nasional Deklarasi Capres Megawati/Prabowo Tahun 2009 di Bekasi, Jum'at (5/7/2019).
Menurutnya, dalam upaya pelaksanaannya, UUD 1945 (asli) justru semakin mengalami pergeseran seiring meningkatnya berbagai kepentingan asing yang mencoba untuk merampas sumber daya alam Indonesia.
"Bahwa setelah reformasi 20 tahun ini kepentingan asing sangat besar untuk menggenggam seluruh sumber daya yang ada di Indonesia, akhirnya Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental yaitu UUD 1945 di amandemen hingga 4 kali dalam 4 tahun," ujar pria yang akrab disapa M2 itu.
Akibat amandemen tersebut, kata dia, UUD 1945 secara sosio-politik telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan, serta menghilangkan kedaulatan dan kemandirian rakyat.
